Menko Airlangga Temui Perwakilan 9 Negara Donor JETP, Bakal Komitmen Dukung RI
Ringkasan
- Anggota DPD RI, Agustin Teras Narang, mendukung rencana pemerintah mengambil alih 3,7 juta hektare lahan sawit bermasalah. Namun, ia menekankan perlunya keterbukaan dan dasar hukum yang jelas terkait status lahan tersebut.
- Narang juga meminta pemerintah menyampaikan rencana yang jelas setelah pengambilalihan lahan, termasuk nasib masyarakat sekitar perkebunan. Kepastian hukum dan kemanfaatan pengambilalihan lahan penting demi keberlangsungan investasi.
- Pemerintah telah menertibkan 1,1 juta hektare dari total 3,7 juta hektare lahan sawit bermasalah yang tersebar di beberapa provinsi. Proses penertiban sisanya sedang berlangsung.
Membuat ringkasan dengan AI Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan Just Energy Transition Partnership (JETP) terus dilanjutkan. Komitmen tersebut tetap dilakukan meski Presiden Donald Trump menarik Amerika Serikat dari program tersebut.
Airlangga mengatakan komitmen tersebut berdasarkan pertemuan bersama sembilan negara dalam rapat percepatan JETP hari ini.“Pertemuan ini adalah komitmen dari Jerman dan Jepang untuk tetap menjadi co-lead daripada JETP walaupun Amerika mengundurkan diri. Jadi ini komitmen untuk JETP dilanjutkan,” kata Airlangga dalam konferensi pers di Gedung Kemenko Ekonomi, Senin (24/3).
Sembilan negara yang mendukung pembiayaan transisi energi hijau tersebut yaitu Jepang, Inggris, Perancis, Jerman, dan Denmark. Begitu juga dengan Norwegia, Italia, Kanada, dan Uni Eropa.
Dengan begitu, mundurnya AS dalam program tersebut tidak menurunkan target negara lain untuk mendukung transisi energi di Indonesia. Khususnya dalam menuju net zero emission pada 2060 atau dapat lebih cepat.
Indonesia telah menetapkan target pengurangan emisi sebesar 31,89% secara mandiri dan hingga 43% dengan dukungan internasional pada 2030. Untuk mencapai target tersebut, pemerintah telah membentuk Satuan Tugas Transisi Energi dan Ekonomi Hijau berdasarkan Keputusan Menko Perekonomian Nomor 141 Tahun 2025.
“Satgas ini dibentuk memiliki empat kelompok kerja yaitu energi hijau, industri hijau, kemitraan dan investasi hijau, serta pengembangan sosial, ekonomi, dan sumber daya manusia,” tutur Airlangga
Ia menambahkan, sebanyak 54 proyek telah menerima dukungan pendanaan internasional dengan total komitmen sebesar US$ 1,1 miliar. Dari jumlah tersebut, sembilan proyek mendapatkan pendanaan dalam bentuk pinjaman atau ekuitas, sementara 45 proyek lainnya menerima hibah senilai US$ 233 juta.
Selain itu, IPG juga telah mengamankan jaminan senilai US$ 1 miliar melalui Multilateral Development Banks (MDB) Guarantee untuk mempercepat pelaksanaan proyek-proyek transisi energi bersih. Hal ini termasuk pengembangan energi terbarukan, peningkatan efisiensi energi, elektrifikasi sektor-sektor utama, serta inisiatif dekarbonisasi industri dan infrastruktur.
Airlangga mengungkapkan, beberapa proyek yang secara pragmatis juga karena ini merupakan tujuan daripada JETP. Beberapa diantaranya itu Muara Laboh di Sumatra Barat yang merupakan program untuk biotermal dan diharapkan bisa beroperasi di 2027.
Kemudian juga ada beberapa proyek yang dalam pipeline, baik itu pembangkit listrit tenaga surya di Saguling, kemudian juga ada beberapa proyek lain seperti dekarbonisasi atau rencana pensiun dini pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) Cirebon.
“Di samping itu juga ada beberapa proyek yang lain termasuk waste to energy yang diusulkan untuk segera masuk di dalam pipeline JETP, yaitu proyek di Legok Nangka di Jawa Barat,” kata Airlangga.
Dapatkan pengalaman membaca lebih nyaman dan nikmati fitur menarik lainnya lewat aplikasi mobile Katadata.
