Tujuan Cadangan Devisa, Intervensi Bank Indonesia, dan Kurs Rupiah
Hal ini pula yang disebutkan Institute for International Economics. Melalui ulasan “Does Foreign Exchange Intervention Work?”, sterilisasi atau intervensi didefinisikan sebagai transaksi beli-jual valuta asing terhadap mata uang domestik untuk mempengaruhi nilai tukar mata uang domestik atau cadangan devisa suatu negara.
Cadangan Devisa dan Sistem Tukar Mata Uang Mengambang Bebas
Namun, kata Dyah, walaupun Bank Indonesia melakukan intervensi bukan berarti hal itu untuk mempertahankan rupiah tetap di level tertentu. Sebab, sejak 14 Agustus 1997, Indonesia menganut sistem nilai tukar mengambang bebas.
Berdasarkan mekanisme dalam sistem tersebut, Bank Indonesia sebenarnya tidak berkewajiban untuk melakukan intervensi dengan menjual atau membeli dolar ke pasar valas. Cadangan devisa yang dimiliki dapat lebih difokuskan untuk memenuhi keperluan pemerintah, seperti membayar utang luar negeri.
Namun, rupiah yang tak terkontrol akan menyulitkan sektor usaha. Di sinilah Bank Indonesia akan berhitung seberapa perlu dan besarnya volume dolar atau uang asing lainnya yang akan ditarik atau diguyurkan ke pasar agar rupiah tak terlalu bergejolak.
Lagi-lagi, karena yang dianut free floating exchange rate system, intervensi dilakukan secara berhati-hati dan dalam jumlah terukur. Patokannya pada indikator moneter terutama nilai tukar rupiah. Juga menimbang perkembangan pasar valas dengan tetap memperhitungkan kecukupan cadangan devisa.
Selain itu, penjualan atau pembelian dolar oleh Bank Indonesia di pasar valas untuk mendukung pencapaian target moneter. Dengan catatan, bank sentral tetap memperhatikan jumlah uang primer sehingga diharapkan dalam jangka menengah dapat menjaga tingkat inflasi.
Kerja Sama Pemenuhan Cadangan Devisa Antarnegara
Selain bantalan devisa yang dimiliki bank sentral, negara punya “sumber” cadangan melalui kerja sama dengan negara lain untuk menjaga stabilitas mata uang.
- Kerja Sama EMEAP
Bank Indonesia membangun “Repurchase Agreement” (Repo) senilai US$ 5,5 miliar. Pertukaran dana devisa ini dihasilkan dari Excecutive Meeting of the East Asia and Pacific Central Banks (EMEAP) pada 1991.
EMEAP merupakan kelompok kerja sama antarbank-bank sentral atau otoritas moneter 11 negara. Saat ini ada delapan anggota EMEAP, yakni Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, Hongkong, Jepang, Cina, dan Australia. Kerja sama ini meliputi pengembangan pasar keuangan, sistem pembayaran, dan sistem perbankan. Tujuannya untuk saling membantu secara bilateral ketika mata uang satu negara bergejolak.
Sebagai perumpamaan, rupiah bergejolak cukup parah dan membutuhkan devisa besar untuk meredamnya. Pada situasi seperti ini, Bank Indonesia bisa meminta bantuan bank sentral negara lain untuk membeli rupiah dengan valuta asing mereka untuk menahan kemerosotan lebih dalam. Nanti, valas tersebut harus dibayar kembali sesuai kesepakatan kedua pihak, biasanya dalam jangka satu bulan, dengan tingkat bunga pasar yang berlaku.
(Baca: Cadangan Devisa Naik, Rupiah Menguat ke Posisi 14.101 per Dolar AS)
- Kerja Sama ASEAN Swap Arrangement
Sejak 1977, Bank Indonesia mengikuti kesepakatan ASEAN Swap Arrangement (ASA) antarnegara-negara Asia Tenggara. Total nilai dana yang tersedia dalam skema ini US$ 2 miliar.
Negara peserta dapat meminjam valas dari negara anggota lain, jaminannya berupa surat-surat berharga valas yang dimilikinya. Indonesia pernah memanfaatkan fasilitas tersebut pada 1979. Setelah itu, sampai saat ini Bank Indonesia belum memanfaatkan kembali fasilitas ASA ini.
Dalam ketentuan permitraan ini, jumlah pinjaman ASA secara periodik ditingkatkan sesuai perkembangan. Saat ini, Indonesia memperoleh fasilitas batas pinjaman US$ 600 juta.
Kerja sama ASA sempat ditinjau dalam Chiang Mai Initiative. Ketika itu itu bersamaan dengan upaya peningkatan Bilateral Swap Arrangement, sebuah kesepakatan pemberian bantuan untuk mengatasi kesulitan likuiditas dan menanggulangi krisis antarnegara. Anggotanya terdiri dari ASEAN, Cina, Jepang, dan Korea atau dikenal sebagai ASEAN + 3.
Total dana dalam kerangka kerja sama 13 negara tersebut mencapai US$ 39,5 miliar. Dari jumlah tersebut, fasilitas untuk Indonesia secara bilateral dengan Korea dan Jepang masing-masing US$1 miliar dan US$6 miliar. Lalu nilai pertukaran Indonesia dengan Cina US$2 miliar.
