Memahami Unrealized Loss Saham GoTo
Sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa tindak pidana korupsi meliputi setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
Kata “dapat merugikan keuangan negara” memiliki arti bahwa suatu tindakan yang berpotensi dapat merugikan keuangan negara sudah termasuk ke dalam tindakan korupsi. Hal ini berarti segala tindakan persiapan yang dapat merugikan keuangan negara nantinya sudah termasuk ke dalam tindak pidana korupsi. Meskipun belum ada kerugian keuangan negara yang riil terjadi, akan tetapi telah terdapat potensi kerugian negara yang akan timbul.
Putusan MK Nomor 25/PUU-XIV/2016 mencabut frasa "dapat" dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Putusan MK ini menafsirkan bahwa frasa "dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor harus dibuktikan dengan kerugian keuangan negara yang nyata (actual loss) bukan potensi atau perkiraan kerugian keuangan negara (potential loss).
Kasus Unrealized Loss
Sebelum Telkom, emiten berkode TLKM, istilah unrealized loss muncul dalam laporan keuangan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS TK). Pada periode Agustus-September 2020, BPJS TK mengalami unrealized loss hingga Rp 43 triliun. Lalu, pada akhir Desember 2020, angkanya turun menjadi Rp 22,31 triliun dan pada posisi Januari 2021 unrealized loss tinggal Rp 14,42 triliun.
Kejaksaan sempat menyidik kasus ini pada awal 2022, tetapi belum ada kelanjutannya. Unrealized loss dalam Investasi BPJS TK masih bisa “terselamatkan” karena BPJS TK mengikuti pedoman investasi. Misalnya, alokasi taktis portofolio saham BPJS TK menaruh 98 persen dananya di saham LQ-45.
Alokasi portofolio BPJS berbeda dengan PT Asuransi Jiwasraya (Persero) maupun PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Asabri). Portofilio Jiwasraya berisi saham bukan LQ-45, yang naik turunnya sangat volatile.
Beberapa perbedaan kasus unrealized loss BPJS dengan Jiwasraya dan Asasbri seperti pemilhan manajer keuangan dan alokasi aset strategis. Jadi, kasus yang mengaitkan unrealized loss dapat dipertanggungjawabkan apabila mengikuti tata kelola pengaturan investasi perusahaan.
