Sejarah Bank Indonesia 69 Tahun Silam
Nyaris tujuh dekade Bank Indonesia hadir sebagai Bank Sentral Tanah Air, sekaligus mengawal kondisi perekonomian negara. Beragam kebijakan berhasil ditelurkan dalam 69 tahun terakhir, sejak diresmikan menjadi Bank Sentral pada 1 Juli 1953.
Teranyar, Bank Indonesia menyatakan bakal mengimplementasikan kerja sama pembayaran lintas negara tahun ini. Di mana, terdapat empat bank sentral negara Asia Tenggara (ASEAN) yang bergabung dalam kerja sama tersebut.
Langkah tersebut mendapat respons positif dari masyarakat Indonesia, karena akan mempermudah transaksi orang Indonesia di negeri tetangga. Nantinya, orang Indonesia bisa bertransaksi menggunakan QR Indonesia Standar atau QRIS saat mengunjungi empat negara di ASEAN.
Langkah Bank Indonesia tersebut merupakan bentuk kerja sama dengan regional ASEAN-5 dalam hal pembayaran QR, fast payment menggunakan mata uang lokal, menurut catatan Katadata.co.id.
“Kami menargetkan penandatanganan MoU lima pimpinan dilakukan November tahun ini,” kata Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo dalam seminar Advancing Digital Economy and Finance: Cross Border Payment di Bali, Kamis (14/7).
Tugas Bank Indonesia tak sebatas berinovasi dalam sistem pembayaran Tanah Air. Kehadiran Bank Sentral sendiri memiliki tujuan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai tukar rupiah.
Untuk mencapai tujuan tersebut, terdapat dua dimensi yang dijaga BI, yakni menjaga kestabilan mata uang terhadap barang dan jasa domestik, atau inflasi. Selain itu, BI juga bertugas menjaga stabilitas rupiah terhadap mata uang negara lain atau kurs.
Terdapat tiga pilar yang menjadi tugas Bank Indonesia dalam mencapai tujuan menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Pertama, menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Kedua, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran.
Terakhir atau tugas ketiga Bank Indonesia, adalah mengatur dan mengawasi perbankan. Meskipun begitu, seiring kehadiran Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, maka tugas BI lebih difokuskan pada aspek makroprudensial dalam rangka menjaga stabilitas sistem keuangan Indonesia. Hal tersebut diatur dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011.
Bank Kompeni Menjadi Bank Indonesia
Sejak 1828, pemerintah Kerajaan Belanda memberikan octrooi atau hak-hak istimewa kepada De Javasche Bank atau DJB untuk menjadi bank sirkulasi. Artinya, DJB memiliki kewenangan untuk mencetak dan mengedarkan uang Gulden di wilayah Hindia Belanda.
Berdirinya DJB tersebut menjadi cikal bakal Bank Indonesia yang dikenal masyarakat Indonesia saat ini. De Javasche Bank merupakan bank sirkulasi pertama di Asia.
Kehadiran DJB dimanfaatkan pemerintah kolonial Belanda untuk mendukung kebijakan finansial dari Sistem Tanam Paksa. Sepanjang periode 1829-1870 bank yang dikelola kompeni Belanda tersebut melakukan ekspansi bisnis dengan membuka kantor cabang di beberapa kota di Hindia Belanda.
