Merunut Kiprah Gubernur Bank Indonesia Era Orde Lama
Di Indonesia, awal Juli kerap diperingati sebagai hari lahirnya Bank Indonesia. Di mana, BI resmi disahkan sebagai bank sentral oleh pemerintah, dalam Undang-undang yang terbit pada 1 Juli 1953.
Sebelumnya, peran bank sentral dikendalikan oleh De Javasche Bank (DJB), lembaga keuangan didirikan kompeni Belanda. Pada 1949, Belanda akhirnya mengakui kedaulatan Indonesia dalam Konferensi Meja Bundar (KMB), meski masih bagian dari Republik Indonesia Serikat (RIS). Pemerintah kemudian memutuskan DJB menjadi bank sirkulasi untuk RIS dan Bank Negara Indonesia sebagai bank pembangunan.
Pemerintahan RIS dibubarkan tepat pada 17 Agustus 1950 dan Indonesia menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Tiga tahun berselang, terbitlah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1953 yang mengesahkan Bank Indonesia sebagai pengganti De Javasche Bank.
Sepanjang perjalanannya, petinggi DJB kerap dihuni oleh kompeni Belanda dan disebut sebagai presiden. Meskipun begitu, Syafruddin Prawiranegara yang merupakan penduduk asli Indonesia tercatat sempat menjadi orang Indonesia pertama sekaligus terakhir yang menjabat sebagai Presiden DJB, yakni periode 1951-1953.
Perjalanan Awal Mengelola Bank Sentral
Sebutan bagi jabatan tertinggi di bank sentral Indonesia kemudian beralih dari presiden menjadi gubernur. Syafruddin Prawiranegara pun ditunjuk untuk melanjutkan jabatannya menjadi Gubernur Bank Indonesia pertama hingga 1958.
Sebagai informasi, satu periode kepemimpinan Gubernur BI berlangsung selama lima tahun. Pada era Orde Lama, tercatat ada lima orang yang pernah menduduki jabatan tersebut.
Sebagai Gubernur BI pertama, Syafruddin merumuskan peraturan dasar bagi keuangan bangsa. Di antaranya, mengusulkan penerbitan mata uang Indonesia sendiri, untuk mengganti mata uang yang masih beredar pasca-kemerdekaan Indonesia.
Selanjutnya, dia juga mencetuskan Oeang Republik Indonesia atau ORI yang pemerintah terbitkan pada Oktober 1946. Bersamaan dengan itu, pemerintah menarik dua jenis uang yang beredar di masyarakat, yakni uang invasi Jepang dan uang Belanda di bawah nama Nederlandsch-Indische Civiele Administratie atau NICA.
Berkat idenya tersebut, nama Syafruddin diabadikan dalam sebuah kebijakan moneter untuk menghadapi krisis keuangan Indonesia pada 1950-an, yakni Gunting Syafrudin. Tepat pada 10 Maret 1950, kebijakan tersebut berlaku dengan mekanisme pengguntingan fisik uang NICA dan uang DJB mulai dari pecahan Rp 5 ke atas.
Syafrudin yang juga menjabat sebagai Menteri Keuangan itu, menyasar empat masalah dengan satu kebijakan. Mulai dari penggantian mata uang secara masal ke ORI, mengurangi jumlah uang yang beredar untuk menekan inflasi, menurunkan harga barang, serta mengisi kas pemerintah dengan pinjaman wajib.
Kompas mencatat akhir kepemimpinan Syafruddin Prawiranegara berakar dari sikapnya yang menentang sistem demokrasi terpimpin Presiden Soekarno. Per tanggal 15 Januari 1958, Presiden Soekarno memecat Syafrudin dari bangku pimpinan tertinggi BI.
