Garuda Pilih Restrukturisasi Utang Lewat PKPU Meski Berisiko Pailit
Salah satu anggota DPR Komisi VI Nusron Wahid tidak yakin Garuda bisa melakukan restrukturisasi dengan menjalankan opsi melalui PKPU yang merupakan opsi nomor dua. "Kalau saya tidak yakin dengan opsi dua. Saya tetap opsi satu baru yakin," katanya.
Berdasarkan dokumentasi yang diperoleh Katadata.co.id, opsi satu yang dimaksud Nusron adalah pemerintah terus mendukung Garuda melalui pemberian pinjaman atau suntikan ekuitas. "Saya yakin kalau opsi satu, 100% Garuda bisa selamat," katanya.
Empat Opsi Penyelamatan Garuda
Berdasarkan dokumentasi yang diperoleh Katadata.co.id, terdapat empat opsi yang diajukan Kementerian BUMN untuk Garuda dalam upaya penyelamatan maskapai milik negara tersebut. Opsi ini ada berdasarkan hasil acuan yang telah dilakukan oleh pemerintah negara lain.
Pertama, pemerintah terus mendukung Garuda melalui pemberian pinjaman atau suntikan ekuitas. Meski begitu, opsi ini memiliki potensi meninggalkan Garuda dengan warisan utang yang besar, hingga membuat situasi yang menantang di masa depan.
Kedua, menggunakan jalur hukum perlindungan kebangkrutan untuk merestrukturisasi Garuda. Dengan menggunakan proses pailit legal atau legal bankruptcy process untuk merestrukturisasi kewajiban, misalnya utang, sewa, atau kontrak kerja.
Ada beberapa opsi yurisdiksi yang bisa digunakan untuk menggunakan hukum perlindungan kebangkrutan. Seperti melalui penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) atau menggunakan yurisdiksi asing seperti U.S. Chapter 11.
Meski begitu, ada catatan pemerintah pada opsi ini adalah ketidakjelasan bahwa undang-undang kepailitan Indonesia mengizinkan restrukturisasi. Selain itu, restrukturisasi berisiko hanya berhasil memperbaiki sebagian masalah, yakni utang dan sewa. Namun hal itu tidak memperbaiki masalah yang mendasarinya, seperti persoalan kultur dan hukum.
Ketiga, restrukturisasi Garuda dan mendirikan perusahaan maskapai nasional yang baru. Garuda dibiarkan melakukan restrukturisasi, tapi di saat yang bersamaan, pemerintah mulai mendirikan perusahaan maskapai penerbangan domestik baru.
Maskapai penerbangan domestik baru ini akan mengambil alih sebagian besar rute domestik yang sebelumnya diterbangi oleh Garuda. Maskapai baru ini juga akan dijadikan national carrier di pasar domestik.
Opsi terakhir yang dimiliki pemerintah adalah melakukan likuidasi Garuda dan membiarkan sektor swasta mengisi kekosongan tersebut. Menurut pemerintah, cara ini mampu mendorong swasta untuk meningkatkan layanan udara, misalnya dengan pajak bandara atau subsidi rute yang lebih rendah. Namun, opsi terakhir ini membuat Indonesia tidak lagi memiliki maskapai penerbangan nasional lagi.
Hingga kuartal III-2020, total utang Garuda Indonesia tercatat mencapai US$ 10,36 miliar atau setara Rp 148,16 triliun (kurs Rp 14.300/US$). Nominal itu naik 177% dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar US$ 3,74 miliar atau setara Rp 53,5 triliun.
