Nasabah Tuntut Pemerintah Suntik Modal untuk Selamatkan Jiwasraya
Di sisi lain, Machril juga menuntut Otoritas Jasa Keuangan selaku regulator tidak lepas tangan dalam penyelamatan perusahaan asuransi milik negara tersebut. Dia menilai kasus ini tak lepas dari lemahnya pengawasan OJK di sektor industri keuangan nonbank.
Rudhyanto juga menilai bahwa OJK lemah dalam mengawasi industri asuransi hingga timbul masalah gagal bayar Jiwasraya. Jika OJK lebih ketat mengawasi, maka seharusnya hal ini tidak perlu terjadi.
(Baca: Kejaksaan Kaji Permintaan Bentjok untuk Sidik Jiwasraya Mulai 2006)
Sebelumnya, pemerintah dan DPR membahas beberapa opsi penyelamatan Jiwasraya. Dalam rapat panitia kerja antara BUMN, Komisi VI dan XI DPR mengemuka opsi suntikan dana Rp 15 triliun dari pemerintah kepada Jiwasraya melalui skema PMN.
Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirdjoadmodjo mengatakan opsi tersebut terus dibahas oleh pemerintah dan DPR. "Belum diputuskan karena butuh koordinasi antara komisi VI, XI dan persetujuan OJK dan Kementerian Keuangan," kata Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirdjoadmodjo usai pertemuan di Gedung DPR/MPR, Jakarta (25/2).
Staf Khusus Kementerian BUMN Arya Sinulingga menyatakan suntikan dana senilai Rp 15 triliun melalui skema PMN bukan menjadi prioritas dari penyelamatan Jiwasraya. "Karena masih beberapa skenario yang didalami," kata Arya.
Arya menyatakan opsi tersebut untuk memperkuat fundamental industri asuransi pelat merah, bukan sekedar penyelamatan Jiwasraya. Dia menyatakan BUMN harus memikirkan bagaimana pasar industri asuransi semakin sehat di masa depan dan memastikan masalah Jiwasraya tidak terulang lagi.
(Baca: Efek Jiwasraya, OJK Bakal Batasi Penjualan Produk Investasi Lewat Bank)
