Jokowi Teken Perpres Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Pekan Ini
Adapun maksimal batas upah yang digunakan untuk presentase iuran pekerja swasta tersebut diusulkan naik dari Rp 8 juta menjadi Rp 12 juta dengan presentase iuran tetap sebesar 5%.
(Baca: Suara Resah Peserta BPJS Kesehatan jika Iuran Kelas I Naik 100%)
Sri Mulyani juga setuju dengan usulan DJSN untuk menaikkan iuran Penerima Bantuan Iuran (PBI) atau masyarakat miskin yang dibayarkan pemerintah dari Rp 23 ribu menjadi Rp 42 ribu. Ia bahkan mengusulkan kenaikan iuran khusus untuk PBI berlaku mulai bulan ini.
"Untuk TNI, Polri, dan PNS pusat kami usulkan iuran berdasarkan penghasilan tetap, termasuk tunjangan kinerja. Tapi maksimal 5% dari Rp 12 juta dan dimulai 1 Oktober 2019," terang dia.
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini menjelaskan usulan kenaikan iuran yang disampaikannya dilakukan sebagai langkah penyelamatan defisit BPJS Kesehatan. Tanpa ada kenaikan iuran, defisit BPJS Kesehatan bisa menembus Rp 32,8 triliun tahun ini.
Adapun berdasarkan perhitungan Sri Mulyani, usulan kenaikan iuran dari DJSN hanya akan menyelamatkan keuangan badan hukum publik itu pada 2020. Defisit akan kembali terjadi pada 2021.
Namun dengan kenaikan iuran BPJS Kesehatan sesuai usulannya, maka akan terjadi surplus Rp 17,2 triliun. Surplus ini untuk menambal sisa defisit 2019 sebesar Rp 14,3 triliun sehingga masih tersisa Rp 3 triliun. Bahkan pada 2021, 2022, dan 2023 surplusnya masing-masing sebesar Rp 11,59 triliun, Rp 8 triliun, dan Rp 4,1 triliun. Lalu, iuran itu bisa kembali disesuaikan pada 2025.
