Salah Kelola Investasi Diduga Sebabkan Likuiditas Jiwasraya Tertekan
Ia berpendapat, semestinya, penurunan tingkat solvabilitas perusahaan yang tercermin dari Risk Based Capital (RBC), sudah menjadi peringatan bagi OJK. RBC perusahaan anjlok dari 200% menjadi 123% pada 2017, atau mendekati batas minimal yaitu 100% sesuai Peraturan OJK Tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.
Menurut Irvan, momentum ini juga semestinya bisa menjadi pemicu bagi pemerintah untuk segera mewujudkan pendirian Lembaga Penjamin Polis. Hal itu sesuai amanat Undang-Undang (UU) Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.
"Lembaga Penjamin Polis penting untuk melindungi kepentingan pemegang polis, misalnya akibat gagal bayar seperti kasus Jiwasraya ini atau pemailitan asuransi," ujarnya. Irvan.
Sebelumnya, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno menyatakan telah mengetahui problem yang dialami perusahaan milik pemerintah tersebut. Pihaknya telah berbicara dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawas Keuangan Pembangunan (BPKP) untuk investigasi.
“Kondisi Jiwasraya, kami lakukan investigasi awal. Kami bicara dengan BPKP dan BPK untuk audit investigasi investasinya. Khususnya terhadap customer base-nya (basis nasabah). Kami harapkan investigasi selesai Minggu depan,” kata dia di Bali, Kamis (11/10).
(Baca juga: Likuiditas Jiwasraya Tertekan, Menteri BUMN Minta BPK Investigasi)
Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Nonbank OJK Riswinandi juga menyatakan sudah mengetahui problemnya dan sedang mencarikan solusinya. “OJK sudah take care ini. Masyarakat supaya tenang, ini kan (yang ditunda pembayarannya) hanya bancassurance,” ujarnya. Ditambah lagi, menurut dia, Jiwasraya tidak bermasalah selama ini.
Ia juga menyinggung soal manajemen dan pemegang saham (pemerintah) yang sudah bergerak untuk mengatasi problem. “Manajemen dan pemegang saham sudah mengetahui dan sudah move on. Itu yang penting,” ucapnya.
