Sri Mulyani Kritik Lonjakan Anggaran Tak Dongkrak Kualitas Pendidikan
Padahal, dalam APBN 2017 sebanyak Rp 247 triliun diberikan untuk gaji dan tunjangan. Hanya Rp 7,7 triliun porsi untuk belanja modal seperti untuk pembangunan, rehabilitasi, dan renovasi gedung sekolah. "Bahkan mereka direkrut karena bagian tim sukses kepala daerah," tuding Sri.
Selain itu, banyak pula guru yang belum mengikuti sertifikasi. Saat ini ada 52% dari 3,97 juta guru di Indonesia yang belum memiliki sertifikat profesi.
Padahal, Sri menilai sertifikasi guru di Indonesia merupakan yang termudah dibanding negara lain. Adapun guru yang telah tersertifikasi pun tidak termonitor dengan baik kemampuan dan kinerjanya.
“Kami tidak bisa mengecek kemampuan guru pascasertifikasi itu bagaimana, sebab tidak ada post tes,” kata Sri.
Karena itu, Sri pun meminta agar jajarannya mampu mendorong agar penganggaran terhadap sektor pendidikan di Indonesia lebih tepat guna. Hal ini dilakukan melalui pengelolaan anggaran yang lebih baik.
Sri meminta agar Direktorat Jenderal Anggaran, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan dapat bersinergi lebih baik dalam mengelola anggaran. Selain itu, dia juga meminta agar ketiganya tidak hanya berfokus pada proses pengalokasian, melainkan juga perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi.
"Sinergi itu berarti keseluruhan rantai siklus harus sama kuat. ibarat mata rantai, kalau kita punya rantai, maka seluruh seluruh mata rantai harus sama kuatnya," kata Sri. (Baca: IMF Pangkas Prediksi Ekonomi Indonesia, Sri Mulyani Lakukan Kajian)
