Bidik Pajak Google dan Facebook, Aturan Baru Tak Berlaku Surut
Menurut Haniv, pengejaran pajak perusahaan OTT termasuk Google mendapat perhatian dari Menteri Keuangan. Namun, dia menekankan, Sri Mulyani tidak mengintervensi persoalan pajak kecuali perusahaan yang dimaksud telah melakukan tindak pidana pajak. “Karena kalau pidana itu sudah berat, bisa 150 persen dendanya,” ujarnya.
Seperti diketahui, Ditjen Pajak tengah memeriksa secara khusus empat perusahaan digital multinasional. Mereka adalah Facebook, Twitter, Google, dan Yahoo. Empat korporasi ini semestinya masuk dalam kriteria Bentuk Usaha Tetap (BUT) agar bisa dipajaki. Namun nyatanya tidak.
Khusus untuk Google, pemerintah melalui Ditjen Pajak sempat mengirimkan surat pemeriksaan pajak. Namun, surat itu justru dikirim balik lantaran perusahaan tersebut menolak ditetapkan sebagai BUT.
Merespons sikap Google, Sri Mulyani menyatakan akan mengajak perusahaan tersebut berdiskusi. Jika tak juga ada kesepakatan, maka pemerintah akan membawa sengketa dengan Google ke pengadilan pajak. (Baca juga: Menkeu Siap Bawa Sengketa dengan Google ke Pengadilan Pajak)
Menteri Keuangan sebelumnya, Bambang Brodjonegoro pernah menjelaskan, Google dan Yahoo bertindak sebagai dependent agent dari Google Asia Pacifik dan Yahoo Singapura Ltd di Singapura. Karena tidak tercatat sebagai BUT, keduanya juga tidak membayar pajak di Indonesia. Padahal Google sudah terdaftar sebagai Penanam Modal Asing (PMA) sejak 2011, sedangkan Yahoo dari 2009.
“Mereka dapat penghasilan dari sini. Seharusnya mereka bayar pajak di sini,” kata Bambang (6/4). Dia yakin meski keempat perusahaan ini dikenai pajak tidak akan lari dari Indonesia. Karena keuntungan yang didapat cukup besar. (Baca juga: Bank Dunia – IMF Bahas Penghindaran Pajak Google dan Facebook)
