Sri Mulyani: Penguatan Rupiah Bisa Tarik Banyak Dana Repatriasi
Artinya, kurs rupiah yang digunakan sekitar Rp. 13.640 per dolar AS. Persoalannya, nilai dana repatriasi yang masuk ke rekening khusus penampungan di bank harus cocok dengan dana yang sudah dicatatkan di Ditjen Pajak. (Baca: Perbankan Hadapi Masalah Risiko Rugi Kurs Dana Repatriasi)
Jahja menjelaskan, kalau dana repatriasi dalam dolar ditransfer ke rekening rupiah padahal saat itu kurs USD-Rupiah lebih rendah, seperti Rp 13.000 per dolar AS saat ini, maka akan ada selisih sekitar Rp 600 per dolar AS. Selisih ini tentunya harus digenapi agar laporan tax amnesty cocok dengan dana yang direpatriasikan. Alhasil, perbankan berpotensi menderita kerugian selisih kurs.
Sementara itu, Sri Mulyani memaparkan harta yang direpatriasi wajib pajak mencapai Rp 142,8 triliun hingga 12 Oktober lalu. Nilai itu masih jauh dari bidikan awal sebesar Rp 1.000 triliun.
Sedangkan harta yang dideklarasikan di dalam negeri dan luar negeri masing-masing Rp 2.703 triliun dan Rp 981 triliun. Dari nilai tersebut, Singapura menjadi negara sumber deklarasi harta tax amnesty terbesar, yakni Rp 818,8 triliun. Sayangnya, dari nilai tersebut hanya Rp 88 triliun yang direpatriasikan.
(Baca: Repatriasi Dana, Cadangan Devisa Akan Terus Naik Sampai Akhir 2016)
Untuk mendorong repatriasi, pemerintah akan ekspansif mempromosikan instrumen investasi yang memiliki imbal hasil tinggi. Antara lain proyek-proyek infrastruktur yang digarap Badan Usaha Milik Negara (BUMN), saham, ataupun obligasi milik pemerintah dan korporasi swasta lainnya.
Sri Mulyani mengaku sudah berkoordinasi dengan Kementerian dan Lembaga (K/L) untuk memastikan instrumen investasi yang disediakan berjalan dengan baik. Begitu pula dengan kepastian proyek-proyek infrastruktur yang akan didanai dari amnesti pajak.
"BUMN dan instrumen investasi yang ditawarkan di bidang perkebunan dan infrastruktur, dan lain-lain yang pengembaliannya lebih kompetitif dibandingkan mereka taruh di luar negeri," katanya.
