Simpan Banyak Masalah, BPK Vonis Laporan SKK Migas Tidak Wajar
Akibat perolehan opini di kementerian/lembaga tersebut, BPK kembali menyematkan opini WDP terhadap laporan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2015. Ini artinya, pemerintah sudah tujuh kali secara berturut-turut mendapatkan opini WDP sejak 2009. “Opini WDP ini dimotori menurunnya opini Wajar Tanpa Pengecualian di sejumlah kementerian dan lembaga,” kata Harry.
Adapun di tingkat pemerintah daerah, jumlah laporan keuangan yang mendapat opini WTP naik 58 persen. Kenaikan tersebut lebih tinggi ketimbang 2014 yang sebesar 47 persen. (Baca juga: BPK Temukan 6 Masalah dalam Laporan Keuangan Pemerintah).
Selain kementerian/lembaga dan pemda, BPK juga merampungkan pemeriksaan atas 29 objek pemeriksaan terhadap Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan badan lainnya. Tercatat Perum Peruri, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, serta Lembaga Penjamin Simpanan mendapatkan opini WTP. "Sedangkan untuk Penyelenggara Ibadah Haji serta Pengelola Dana Abadi Umat dapat opini WDP," ucap Harry.
**
Ralat: Judul awal artikel ini adalah "Simpan Banyak Masalah, BPK Vonis Laporan SKK Migas Disclaimer". Istilah lain diclaimer yakni Tidak Memberikan Pendapat (TMP). Setelah dicek dalam hasil audit, BPK ternyata memberikan penilaian Tidak Wajar (TW). Kami memohon maaf atas hal tersebut.
