Luhut Pastikan Lembaga Pengelola Investasi Beroperasi Januari 2021
Penyertaan modal negara dapat berasal dari dana tunai, barang milik negara, piutang negara pada BUMN atau perseroan terbatas, dan/ atau saham milik negara pada BUMN atau perseroan terbatas.
Pemerintah akan menyuntikkan paling sedikit Rp 15 triliun dana tunai sebagai modal awal lembaga tersebut. Pemenuhan modal LPI hingga mencapai Rp 75 triliun selanjutnya akan dilakukan secara bertahap hingga 2021 melalui penyertaan modal negara lainnya dan/atau kapitalisasi laba ditahan.
RPP ini juga mengatur kewenangan lembaga tersebut untuk menempatkan dana dalam instrumen keuangan, mengelola aset, melakukan kerja sama dengan pihak lain, termasuk entitas dana perwalian. Selain itu, LPI berwenang menentukan calon mitra investasi, memberikan dan menerima pinjaman, serta menatausahakan aset.
"Dalam menjalankan kewenangan, LPI dapat melakukan kerja sama dengan pihak ketiga termasuk tetapi tidak terbatas pada mitra investasi, manajer investasi, BUMN, badan atau lembaga pemerintah, dan/atau entitas lainnya baik di dalam maupun luar negeri," demikian tertulis dalam RPP yang dipublikasikan melalui situs UU Cipta Kerja.
Kerja sama dengan pihak ketiga dapat dilaksanakan dengan memberikan atau menerima kuasa kelola, membentuk perusahaan patungan, dan bentuk kerja sama lainnya.
Dalam kerja sama melalui pembentukan perusahaan patungan, LPI harus memiliki porsi kepemilikan mayoritas dan menjadi penentu dalam pengambil keputusan jika usaha bergerak dibidang distribusi air minum yang merupakan satu-satunya di sebuah kota atau pertambangan migas dalam negeri.
Lembaga ini dapat memberikan atau menerima pinjaman berupa fasilitas kredit, surat utang, atau instrumen pinjaman lain. LPI dapat pula memberikan penjaminan kepada perusahaan patungan untuk menerima pinjaman.
Dalam mengelola aset, LPI dapat menunjuk manajer investasi hingga membentuk dana kelolaan investasi. Status hukum dana kelolaan dapat berbentuk perusahaan patungan, reksadana, kontrak investasi kolektif, mapun bentuk lain baik badan hukum Indonesia maupun asing.
Setiap dana kelolaan dikelola dan memiliki independensi keuangan masing-masing terbagi atas saham atau unit penyertaan sesuai dokumen pendiriannya.
Selain dapat membentuk dana kelolaan, LPI juga dapat menyuntikkan dana ke BUMN. Namun, pengaturan terkait penyertaan modal tersebut berlaku mutatis mutandis alias seperlunya.
