BRI Jual 28 Miliar Saham Baru untuk Gaet Pegadaian & PNM, Ini Skemanya

Image title
15 Juni 2021, 11:35
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) berencana menambah modal melalui hak memesan efek terlebih dahulu (HMETD) atau rights issue.
Arief Kamaludin|KATADATA
Gerai Kantor Cabang Khusus Bank Rakyat Indonesia di Kawasan Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Senin, (10/11).

"Kolaborasi juga dilakukan dengan kerja sama jaringan untuk memperluas jangkauan platform sehingga mempermudah penciptaan kanal 'naik kelas' bagi segmen ultra mikro yang terstruktur dalam suatu ekosistem keuangan," ujar manajemen BRI.

Selain itu, ketiga perusahaan ini bisa mengoptimalisasi pendanaan untuk menyediakan pembiayaan yang lebih terjangkau. Pada akhirnya, holding ultra mikro diharapkan berdampak positif dalam percepatan proses inklusi dan literasi keuangan di Indonesia.

Skema Kepemilikan Saham BRI

Saham baru yang ditawarkan dalam rencana rights issue ini mempunyai hak yang sama dalam segala hal dengan seluruh saham lama Seri B perseroan. Pemegang saham yang tidak mengambil bagian dalam rights issue akan terdilusi maksimal 18,86% dari porsi kepemilikannya.

Saat ini, pemerintah memegang saham seri B BRI sebanyak 70 miliar unit atau setara 56,75%. Sementara itu, masyarakat memiliki saham BRI sebanyak 53,34 miliar unit saham atau setara 43,25%. Jumlah saham yang ada di masyarakat tersebut, sudah termasuk saham treasuri dengan jumlah mencapai 748,28 juta unit saham.

Manajemen BRI menyebutkan beberapa skema kepemilikan saham BRI setelah melaksanakan rights issue. Pertama, Jika pemegang saham mengambil hak membeli saham baru, namun saham treasuri tidak dialihkan menjadi saham milik pekerja, Maka kepemilikan saham pemerintah akan bertambah menjadi 56,82%. Sedangkan porsi masyarakat berkurang menjadi 43,18%.

Kedua, jika hanya pemerintah yang mengambil hak rights issue, namun saham treasuri tidak dialihkan, maka porsi pemerintah akan menjadi 61,82% saham dan porsi masyarakat 38,18% saham.

Selanjutnya, jika treasury stock dialihkan menjadi milik pekerja dan pemegang mengambil hak rights issue, maka pemerintah akan memiliki 56,75% saham, dan masyarakat 43,25% saham.

Terakhir, jika saham treasuri dialihkan tapi hanya pemerintah yang melaksanakan haknya dalam rights issue, maka kepemilikan saham pemerintah menjadi 61,79%. Sedangkan porsi masyarakat turun menjadi 38,21%.

Halaman:
Reporter: Ihya Ulum Aldin
Editor: Lavinda
Berita Katadata.co.id di WhatsApp Anda

Dapatkan akses cepat ke berita terkini dan data berharga dari WhatsApp Channel Katadata.co.id

Ikuti kami

Artikel Terkait

Video Pilihan
Loading...