UMKM Butuh Dukungan untuk Berkompetisi di Pasar Global
“Dari Pameran INACRAFT 2018 itu, bisnis kita bisa dikatakan melejit eksponensial. Naiknya tajam sekali,” ujar Arief.
Saat ini, lanjutnya, pihaknya telah berhasil menembus pasar global dan menjual produk-produknya di Singapura, Melbourne, London hingga Moskow.
“Yang kami dapatkan dari Kemenkop UKM adalah akses, yang kemudian menjadi pintu menuju berbagai lembaga lainnya,” ujar Arief.
Cerita senada juga datang dari Carlo Mayer Mozzas Putra, General Manager PT Mozzas Sukses Internasional, yang adalah penghasil kopi. Pemegang brand Mozzas Healthy Lab ini menjual kopi organik, yang berasal dari biji kopi organik hasil produksi sendiri.
Berbagai macam pameran telah disambangi sebagai bagian dari usaha mengenalkan brand kopinya ke berbagai komunitas. Perusahaan ini juga tengah berupaya mengepakkan sayapnya ke manca negara dan kini tengah bernegosiasi dengan exportir dari Singapura, Rusia dan Cina.
“Untuk tujuan export, kami telah mengirimkan contoh produksi kami ke Singapura, Cina dan Rusia. Mereka juga telah melalukan pembelian. Bisa dibilang sudah export, tapi memang kuantitasnya belum container,” ujar Carlo.
Saat ini Kemenkop UKM telah melakukan sejumlah langkah untuk meningkatkan ekspor UMKM.
Langkah pertama penguatan database, pemetaan potensi produk maupun pasar melalui Basis Data Tunggal UMKM, preferensi pasar di negara tujuan, jaringan distribusi dan gudang di luar negeri, serta affirmative action penurunan tarif di negara tujuan dan memperluas kerjasama dagang luar negeri.
Untuk keperluan ini, Kemenkop UKM telah bersinergi dengan Kemenlu, KBRI/KJRI, Atase Perdagangan, BKPM, dan pihak swasta luar negeri.
Kedua, peningkatan SDM dan kualitas produk lewat sekolah ekspor, standarisasi dan sertifikasi, serta factory sharing.
Pada 2021 lalu, Kemenkop UKM bersama Bappenas telah melakukan pilot project factory sharing di lima provinsi, dengan rencana awal FS untuk komoditas rotan (Jateng), FS untuk komoditas kelapa (Sulut), FS untuk komoditas sapi (NTT), FS untuk komoditas nilam (Aceh), dan FS untuk komoditas biofarmaka (Kaltim).
Ketiga, bantuan pembiayaan ekspor lewat kerja sama dengan lembaga-lembaga terkait.
Kolaborasi Fintech Mudahkan Pembiayaan UMKM
Laporan terbaru Asian Development Bank (ADB) bertajuk Asia Small and Medium-Sized Enterprise Monitor 2020 menyebutkan bahwa UMKM menjadi kunci perbaikan ekonomi Asia Tenggara pasca pandemi Covid-19.
Tercatat jumlah UMKM mencakup 97 persen usaha dan menyerap 70 persen tenaga kerja dalam rentang periode 2010-2019. Laporan ADB juga menyebutkan bahwa UMKM Asia Tenggara menyumbang rata-rata 41 persen PDB negara pada periode yang sama.
UMKM terbukti tangguh selama pandemi, laporan yang sama menunjukkan bahwa pertumbuhan UMKM di Asia Tenggara hanya turun 0,3 persen. Di level domestik, UMKM Indonesia mengalami pertumbuhan 1,98 persen dari 64,2 juta menjadi 65,5 juta UMKM.
Kerja sama UMKM dengan fintech, marketplace, bank, dan lembaga-lembaga lainnya yang saat ini terus didorong pemerintah dapat membantu UMKM berkembang lebih jauh.
Kerja sama dengan marketplace misalnya, yang mendorong peningkatan UMKM go-digital dan memudahkan UMKM mengakses pasar yang lebih luas.
Melansir dari Katadata, Indonesia merupakan pengakses marketplace tertinggi di dunia per April 2021.
Potensi semakin besar dengan proyeksi bahwa pada 2025 penggunaan smartphone di Indonesia akan mencapai 90 persen. Besaran nilai transaksi di pasar digital juga menunjukkan peningkatan setiap tahun.
Pada 2020 angkanya mencapai Rp 266,3 triliun atau naik enam kali lipat dibandingkan dengan 2017 (Rp 42,2 triliun).
Sementara kerja sama dengan fintech dan perbankan yang membantu pembiayaan UMKM lewat program insentif serta mengenalkan UMKM pada berbagai model bisnis seperti P2P lending, Financial Planner, Project Financing, Dompet Digital, dan lainnya.
Keberadaan berbagai skema pinjaman ini menjadi solusi bagi UMKM yang sulit mendapatkan kredit dari bank.
Berdasarkan data Kemenkop UKM, kontribusi UMKM terhadap PDB Indonesia mencapai 61 persen atau setara dengan Rp 8.573 triliun dan menyerap tenaga kerja 97 persen dan menghimpun 60 persen investasi.
Teten mengatakan Kementerian Koperasi dan UKM telah menargetkan kontribusi UMKM terhadap PDB mencapai 63 persen pada 2022. Hal lain yang berusaha didorong pemerintah, yakni rasio kewirausahaan Indonesia dari 3,4 persen menjadi 4 persen pada 2024.
Peningkatan pelaku usaha menjadi strategi untuk membuka lapangan kerja baru yang akan berperan penting sebagai akselerator pertumbuhan dan pembangunan ekonomi serta pengurangan kemiskinan.
