Sosok Djuanda Kartawidjaja, Menteri Marathon di Uang Rp50.000
Pada 28 September 1945, Djuanda memimpin pemuda untuk mengambil alih Jawatan Kereta api dari Jepang, disusul dengan pengambil alihan jawatan Pertambangan, Keresidenan, Kotapraja, serta obyek militer yang ada di gudang utara Bandung.
Pemerintah Indonesia kemudian mengangkat Djuanda sebagai kepala jawatan kereta api wilayah Jawa dan Madura. Karier inilah yang mengantarnya menduduki jabatan menteri.
Berikut jabatan menteri yang pernah diemban Djuanda:
Menteri Perhubungan Indonesia ke-3 (1946-1949)
Menteri Pekerjaan Umum Indonesia ke-5 (1948-1949)
Menteri Pertahanan Indonesia ke-11 (1957-1959)
Menteri Keuangan Indonesia ke-11 (1959-1962)
Perdana Menteri Indonesia ke-10 (1957-1959)
Deklarasi Djuanda
Djuanda pernah beberapa kali memimpin perundingan dengan Belanda diantaranya dalam KMB, beliau bertindak sebagai Ketua Panitia Ekonomi dan Keuangan Delegasi Indonesia.
Pada saat Agresi Militer Belanda II paska proklamasi, Djuanda sempat ditangkap oleh tentara Belanda yang membujuknya untuk bergabung dengan pemerintahan Negara Pasundan. Namun dia menolak tawaran tersebut dan memilih setian dengan NKRI.
Pada 13 Desember 1957 saat menjabat menjadi perdana menteri, dia mencetuskan Deklarasi Djuanda. Deklarasi tersebut menyatakan bahwa laut Indonesia adalah termasuk laut sekitar diantara dan didalam kepulauan Indonesia menjadi kesatuan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia(NKRI) atau dikenal dengan negara kepulauan dalam Konvensi hukum laut UNCLOS (United Nations Convention on Law of the Sea).
Pernyataan yang dibacakan oleh Djuanda tersebut menjadi landasan hukum bagi penyusunan rancangan undang-undang yang digunakan untuk menggantikan Territoriale Zee en Maritime Kringen Ordonantie tahun 1939.
