Dorong Daya Saing, OJK Luncurkan Peta Jalan Industri Perbankan Syariah
“Perbankan syariah perlu membuat produk unik yang tidak bisa ditiru oleh bank konvensional sehingga dapat mengoptimalkan ekosistem perbankan syariah,” terang Mulya, dikutip dari Antara, Selasa (28/11).
Mulya menyebut, pangsa pasar perbankan syariah di Indonesia mencapai 6,38 persen. Dari persentase tersebut, sekitar 66 persen di antaranya dikuasai oleh bank syariah umum. Kemudian, 32 persen oleh unit usaha syariah (UUS) bank konvensional dan bank perekonomian rakyat syariah (BPRS) sebesar 2,5 persen.
Kendati porsi BPRS kecil, kata Mulya, namun BPRS memiliki potensi untuk tumbuh lebih besar. Hal ini dapat dilihat dari tren pembiayaan bank umum syariah dan unit usaha syariah di Indonesia terus meningkat sepanjang 2022.
Menurut data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), nilai total pembiayaan seluruh jenis akad dari bank syariah dan unit usaha syariah di Indonesia mencapai Rp470 triliun pada Agustus 2022, tumbuh 18,51 persen dalam setahun (year-on-year/YoY).
RP3SI membawa visi untuk mewujudkan perbankan syariah yang sehat, efisien, berintegritas, dan berdaya saing, serta memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional untuk mencapai kemaslahatan masyarakat.
Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, RP3SI terangkum dalam lima fokus utama yang mencakup tiga dimensi, yaitu supply side, demand side, dan sisi internal OJK sebagai dukungan utama bagi keseluruhan aspek dalam perbankan syariah.
Kelima pilar dimaksud, yaitu:
- Penguatan Struktur dan Ketahanan Industri Perbankan Syariah, melalui langkah-langkah seperti konsolidasi bank syariah, d.h.i. bank umum syariah (BUS) dan BPRS, serta penguatanmelalui kebijakan spin-off, dan peningkatan efisiensi perbankan syariah melalui sinergi dengan induk.
- Akselerasi Digitalisasi Perbankan Syariah, yang difokuskan pada penyelenggaraan dan ketahanan teknologi informasi (TI) perbankan syariah, pengembangan modul TI sesuai karakteristik produk perbankan syariah, serta akselerasi digitalisasi layanan perbankan syariah.
- Penguatan Karakteristik Perbankan Syariah, melalui penguatan tata kelola syariah (shari’ah governance framework), pengembangan keunikan produk syariah, penguatan peran perbankan syariah dalam keuangan berkelanjutan (sustainable finance), rebranding perbankan syariah. Selain itu, peningkatan kualitas sumber daya insani (SDI) yang mencerminkan nilai-nilai syariah.
- Peningkatan Kontribusi Perbankan Syariah dalam Perekonomian Nasional, melalui upaya meningkatkan literasi dan inklusi perbankan syariah; penguatan peran perbankan syariah dalam ekosistem ekonomi syariah; peningkatan peran perbankan syariah di sektor UMKM melalui optimalisasi dana sosial dan KUR. Selain itu, penguatan implementasi perlindungan konsumen dan masyarakat di industri Perbankan Syariah.
- Penguatan Pengaturan, Perizinan, dan Pengawasan Perbankan Syariah, yang mencakup akselerasi proses perizinan dan penguatan perizinan yang terintegrasi; pengaturan yang berorientasi pada ketahanan; daya saing dan dampak sosial-ekonomi.
Caranya dengan memperhatikan best practice dan/atau standar internasional, pengawasan berbasis teknologi untuk deteksi dini dan menjaga integritas sistem perbankan, dan pengembangan industri melalui kerja sama dengan lembaga internasional untuk mengembangkan industri secara berkelanjutan.
