Korporasi Rajin Menabung di Bank Jelang Pemilu, Ini Kata Ekonom

Bank Indonesia melaporkan dana pihak ketiga (DPK) perbankan pada Desember 2023 tercatat Rp 8.234 triliun, tumbuh 3,8% dibandingkan bulan sebelumnya. Pertumbuhan DPK utamanya didorong oleh DPK Korporasi sebesar 5,0% secara tahunan (year-on-year/yoy) dan perorangan 3,2%.

BI memperkirakan penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) perbankan melambat pada kuartal pertama 2024 dibandingkan kuartal sebelumnya. Perlambatan tersebut terindikasi dari saldo bersih tertimbang (SBT) pertumbuhan DPK sebesar 16,1%, jauh di bawah kuartal sebelumnya 93,7%.

Senior Faculty Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Moch Amin Nurdin menilai korporasi masih akan gemar menabung di bank jelang pemilu 2024. Karena korporasi masih cenderung menahan untuk investasi dan ekspansi.

“Kedua hal itu butuh peritmbangan yang cukup matang dan kejelasan meskipun dibalik peristiwa ini ada peningkatan volume konsumsi masyarakat pasti itu terjadi,” ujar Amin kepada Katadata.co.id, Rabu (24/1).

Menurut Amin, selain peristiwa pemilu, ia menilai kemungkinan korporasi menabung di bank sebagai fenomena yang hanya sementara. Terdapat kemungkinan pada kuartal ketiga dan keempat setelah pemilu usai, para perusahaan akan mulai berinvestasi kembali.

“Bisa jadi hanya seasonal karena awal tahun mungkin di kuartal ketiga dan keempat akan membuka lagi peluangnya menuju akhir tahun sekarang menjalani dengan apa adanya aja jadi wajar DPK menurun korporasinya tumbuh cukup besar karena mereka banyak menahan,” ujarnya.

Adapun pengamat perbankan dan praktisi sistem pembayaran, Arianto Muditomo menilai pada tahun politik dengan ketidakpastian stabilitas, korporasi akan mengambil langkah-langkah berhati-hati dalam manajemen kas dan penggunaan plafon kredit.

Menurutnya para perusahaan memprioritaskan likuiditas dan mengurangi pengeluaran yang tidak penting. “Selain itu, perusahaan bisa berusaha untuk mendiversifikasi sumber pembiayaan, termasuk mencari alternatif selain kredit korporasi, seperti pinjaman jangka pendek atau penerbitan saham,” ujarnya kepada Katadata.co.id.

Tujuannya adalah menjaga fleksibilitas keuangan dan mengurangi eksposur terhadap risiko politik yang dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi. “Inilah yang terlihat dari neraca bank bahwa pertumbuhan DPK sektor korporasi relatif lebih tinggi dari total angka pertumbuhan,” ujarnya,

Arianto menilai DPK tetap akan bertumbuh sejalan dengan pola siklikalnya sepanjang tahun 2024. Pertumbuhan kuartal pertama tahun ini tidak akan terlalu tinggi karena selain belanja konsumtif yang sudah pulih sebagaimana tahun 2023. Dibandingkan dengan masa pandemi Covid.

“Juga belanja personal terkait pemilu dari politisi pemilik dana besar yang banyak sampai dengan masa pemilu. Untuk selanjutnya pertumbuhan DPK akan kembali pada pola historisnya sehingga tetap dikatakan tinggi di akhir tahun,” ujarnya.