Surat Edaran Ridwan Kamil Soal Upah Cegah Relokasi Pabrik dari Jabar
"Kami coba bangkitkan pembatasan impor, ini perlu untuk kita semua, bukan hanya pengusaha tapi pemerintah," kata Anne.
(Baca: Kebijakan Upah Pekerja yang Timpang Memicu Tren Relokasi Industri)
Sebelumnya, Ridwan Kamil menjelaskan alasan penggantian landasan hukum yang mengatur kenaikan Upah Minimum Kota/Kabupaten dari Surat Keputusan Gubernur menjadi Surat Edaran Gubernur melalui postingan Instagram yang diunggah pada Selasa (26/11). Hal itu untuk mencegah perusahaan yang tak mampu menaikkan UMK agar tidak gulung tikar atau pindah ke daerah lain.
"Jika UMP tetap polanya sama dengan tahun-tahun sebelumnya, yaitu ditetapkan melalui SK Gubernur, banyak industri padat karya yang tidak sanggup, kolaps," ujar Ridwan.
Melalui surat edaran tersebut, menurut dia, industri yang mampu wajib mematuhi UMK yang diputuskan oleh Walikota/Bupati. Sedangkan bagi industri padat karya yang tidak mampu, diberi kesempatan untuk melakukan perundingan upah yang adil dengan buruh. Namun, perusahaan tetap harus memberikan upah lebih tinggi dari tahun lalu.
(Baca: Protes Kebijakan Upah Ridwan Kamil, Buruh Ancam Mogok Kerja)
