Sri Mulyani Soroti Anggaran Daerah Habis untuk Gaji dan Operasional

Ia mengatakan, pemerintah pusat akan mendorong perbaikan tata kelola APBD, di antaranya melalui penetapan standar biaya. Langkah ini diharapkan bisa mendukung efisiensi APBD. "Jangan sampai ada satu provinsi atau kota yang standar biayanya bisa 20 kali lipat dibandingkan kota yang lain," ucap dia.

(Baca: OJK: Pemda Kaji Proyek yang Akan Didanai Obligasi Daerah)

Berdasarkan PP Nomor 12/2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, standar biaya satuan akan diterapkan pada lima jenis pengeluaran daerah, yaitu honorarium, biaya perjalanan dinas, biaya paket meeting, biaya pengadaan kendaraan dinas, serta biaya pemeliharaan.

Sri Mulyani menambahkan pihaknya juga akan membuat Bagan Akun Standar (BAS). Bagan ini akan menjadi pedoman dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan anggaran, dan pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Dengan BAS, seluruh APBD dapat dibandingkan. Sehingga akan terlihat daerah mana yang mampu mengelola keuangannya secara efisien dan produktif. "Ini tujuannya juga untuk memperkuat akuntabilitas dari APBD. Kami berharap DPRD bisa menjadi partner dalam memperbaiki kualitas pengelolaan APBD," ujarnya.