Tarif Pajak Orang Pribadi Berpotensi Turun

"Layer tetap, nominalnya berubah. Jadi bisa saja nanti untuk tarif 5%, rentang (PKP) diubah jadi Rp 50 juta hingga Rp 100 juta. Kemudian misalnya tarif 30% untuk (PKP) Rp 500 juta, nanti bisa diubah apakah menjadi Rp 1 miliar," kata dia. 

Ia menjelaskan revisi tersebut akan dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Menurut dia, perubahan ketentuan pajak itu tak perlu masuk dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Perpajakan yang saat ini digodok pemerinta lantaran tak mengubah klasifikasi tarif. 

(Baca: Dokumen Digital Bakal Kena Bea Meterai, Berapa Potensi Pajaknya?)

Di sisi lain, menurut Robert, pemerintah akan mengubah rezim perpajakan orang pribadi dengan menggunakan sistem worldwide income  atau berdasarkan teritorial. 

"Di RUU ini direncanakan sistem teritorial, dimana wajib pajak membayar pajak atas penghasilannya sepanjang sumbernya dari domestik," jelas dia. 

Ia menjelaskan pengubahan dilakukan lantaran pada sistem yang lama, warga negara yang tidak pernah tinggal di Indonesia seakan-akan dipaksa menjadi wajib pajak dalam negeri. Padahal, penghasilan mereka sama sekali tidak ada di Indonesia.

Dengan demikian, tanggungan pajak warga negara Indonesia (WNI) atau warga negara asing (WNA) akan bergantung pada masa tinggal mereka di Indonesia. "Sehingga siapapun WNI atau WNA yang tinggal lebih dari 183 hari di Indonesia otomatis akan menjadi subjek pajak di Indonesia," jelas dia.