Lonjakan Utang Rp 1.809 T di Era Jokowi, Ini Penjelasan Kemenkeu
(Baca: Sri Mulyani: Proyek Infrastruktur Bisa Molor Belasan Tahun Tanpa Utang)
Sejauh ini, Sri Mulyani menilai utang pemerintah dalam kondisi aman, dengan rasio sekitar 30% terhadap PDB. “Untuk standar internasional itu rendah sekali,” kata dia. Peringatan dari International Monetary Fund (IMF) soal beban utang, menurut dia, ditujukan bagi negara-negara dengan rasio utang yang tinggi.
“Di Eropa yang debt to GDP ratio itu sudah di atas 60%, ada yang 80%, bahkan 100%,” kata dia. Selain itu, ia juga menyinggung soal rasio utang tinggi melebihi 100% yang terjadi di 40 negara berpendapatan rendah.
Meski rasio utang Indonesia tergolong rendah, ia mengatakan, pemerintah tetap menjaga defisit anggaran terkendali, bahkan cenderung turun. Ini sebagai bentuk kehati-hatian dalam penarikan dan pengelolaan utang. Tahun lalu, defisit anggaran dilaporkan sebesar 1,76% terhadap PDB.
Ia pun membandingkan dengan Italia yang menjadi sorotan lantaran memiliki rasio utang di atas 100%, namun menginginkan defisit anggaran 2,4%. “Negara seperti ini harus menjaga keseimbangan fiskalnya dengan mengurangi defisit dan oleh karena itu mengurangi utang,” kata dia.
Adapun utang untuk proyek produktif, seperti pembangunan infrastruktur, diyakini Sri Mulyani bisa memunculkan keuntungan jangka panjang bagi Indonesia. Dalam perhitungannya, utang selama satu tahun yang dapat mencapai Rp 300 triliun bisa menambah Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 5% atau sekitar Rp 750 triliun. "Itu menghasilkan penerimaan (negara) untuk bayar kembali (utang)," kata dia.
Meski begitu, bila mengacu pada laporan Bank Dunia bertajuk “Indonesia Infrastructure Financing Sector Assessment Program” (InfraSAP), masih ada beberapa catatan terkait proyek infrastruktur di Indonesia. Menurut Bank Dunia, proyek infrastruktur tidak dipilih dengan kriteria yang jelas. Keputusan – apakah akan didanai pemerintah atau kemitraan dengan badan usaha – juga diputuskan terlalu dini, tanpa banyak analisis.
(Baca: Para Menteri Tanggapi Kritik Pedas Bank Dunia Soal Infrastruktur)
Bank Dunia juga mencermati ketergantungan tinggi pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam pembangunan infrastruktur lantaran meyakini BUMN bisa membangun dengan lebih baik dan lebih cepat. Padahal, pendekatan ini bisa menciptakan utang dan risiko untuk BUMN. Selain itu, menyingkirkan peluang investasi oleh swasta lantaran monopoli BUMN.
