Realisasi Penerimaan Nyaris Setara Belanja, Defisit APBN Rendah 1,95%
Sementara itu, penerimaan dari pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar Rp 459,9 triliun, tumbuh 14,1% secara tahunan. Meskipun, realisasinya masih 84,9% dari target Rp 541,8 triliun.
Di sisi lain, realisasi belanja negara hanya sedikit di atas realisasi penerimaan negara. Belanja negara tercatat sebesar Rp 1.942,4 triliun atau 87,5% dari target yang sebesar Rp 2.220,7 triliun.
Realisasi belanja pemerintah pusat tercatat sebesar Rp 1.225,3 triliun atau 84,2% dari target yang sebesar Rp 1.454,5 triliun, sedangkan transfer ke daerah dan dana desa Rp 717,1 triliun atau 93,6% dari target sebesar Rp 766,2 triliun.
Sri Mulyani mengungkapkan dalam tiga minggu terakhir intensitas belanja pemerintah pusat akan lebih tinggi dalam hal ini untuk belanja barang dan belanja modal. "Biasanya sebagian sudah ada kontrak, tetapi pasti akan terselesaikan hingga akhir tahun," kata dia.
Belanja modal tercatat baru Rp 128,2 triliun atau 62,9% dari target yang sebesar Rp 203,9 triliun, sedangkan belanja barang sebesar Rp 264,7 triliun atau 77,8% dari target yang sebesar Rp 340,1 triliun. Sementara itu, belanja pegawai Rp 315,2 triliun atau 86,2% dari target sebesar Rp 365,7 triliun.
Pembayaran bunga utang juga masih akan naik karena depresiasi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS). Sejauh ini, capaiannya sebesar Rp 251,1 triliun atau 105,2% dari target yang sebesar Rp 251,1 triliun dan 97% dari proyeksi terbaru.
(Baca juga: Besarnya Ketergantungan pada Hot Money Buat Rupiah Mudah Bergejolak)
Sementara itu, realisasi belanja subsidi sudah mencapai Rp 130,4 triliun atau 116,9% dari target yang sebesar Rp 94,5 triliun. Penyebab utamanya lonjakan subsidi solar dan gas karena ada perubahan besaran subsidi dari Rp 500 menjadi Rp 2.000 seiring kenaikan minyak dunia. Subsidi listrik juga meningkat karena ada pembayaran atas kewajiban subsidi tahun lalu.
Kemudian, belanja bantuan sosial tercatat sudah mencapai Rp 73,4 triliun atau 90,3% dari target yang sebesar Rp 81,3 triliun. "Bantuan sosial ini kami upayakan lancar untuk penyalurannya karena jadi harapan penurunan kemiskinan dan rasio gini," ujar Sri Mulyani.
