Sri Mulyani: 97,3% Gaji dan THR PNS Daerah dari APBN
Dalam Alokasi Dasar, belanja pegawai yang diperhitungkan yaitu gaji pokok, tunjangan yang melekat sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah (PP) tentang penggajian, yaitu tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, tunjangan umum, tunjangan beras, dan tunjangan pajak penghasilan (PPh). “Termasuk telah memperhitungkan gaji ke-13 dan THR,” kata Sri Mulyani.
Sementara itu, yang tidak diperhitungkan yakni besaran tunjangan kinerja ataupun gaji tenaga honorer daerah. Sebab, hal tersebut merupakan kewenangan daerah yang pembayarannya disesuaikan dengan kemampuan keuangan masing-masing daerah.
Secara khusus, kebijakan pemberian THR dan gaji ke-13 dijelaskan Sri Mulyani bukan kebijakan baru. “Kebijakan ini telah ditetapkan sejak 2016. Penganggaran THR dan gaji ke-13 bagi Pemda juga telah diatur setiap tahunnya,” kata dia. Pengaturannya dalam bentuk Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri).
Untuk 2018, pedomannya adalah Permendagri No. 33 Tahun 2017 tentang pedoman penyusunan APBD 2018 yang mengatur penganggaran gaji pokok dan tunjangan PNS daerah. Ia pun menjelaskan, kebijakan mengenai gaji ke-13 dan THR juga telah disampaikan dalam nota keuangan dan dibahas melalui pelaksanaan penetapan Undang-Undang APBN 2018.
(Baca juga: Sri Mulyani: Pembayaran THR PNS Sudah Mencapai 83,4%)
Sebelumnya, merespons ketidaksiapan anggaran daerah, Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Syarifuddin mengatakan pembayaran THR untuk PNS dapat diberikan secara bertahap
Syarifuddin mengatakan, THR untuk PNS yang dibayarkan bertahap diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 dan 19 Tahun 2018. "Jadi bisa dibayar pada bulan-bulan berikutnya," kata dia.
