Bidik Data Perusahaan Multinasional, Indonesia Negosiasi dengan AS
Per April 2018, sudah terdapat 52 yurisdiksi yang MCAA-nya telah teraktivasi dengan Indonesia dan tiga yurisdiksi yang MCAA-nya akan diaktivasi pada Mei 2018. Selain itu, seperti disinggung di awal, ada satu yurisdiksi yaitu AS yang masih dalam tahap negosiasi BCAA dengan Indonesia.
Adapun CbCR memuat informasi mengenai alokasi penghasilan, pajak yang dibayar, dan aktivitas usaha per negara atau yurisdiksi dari seluruh anggota grup usaha baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Selain itu, memuat juga daftar anggota grup usaha dan kegiatan utama per negara atau yurisdiksi, termasuk yang berstatus Bentuk Usaha Tetap (BUT).
Perusahaan induk atau Ultimate Parent Entity yang dituju untuk menyerahkan CbCR yaitu yang peredaran bruto konsolidasinya lebih dari Rp 11 triliun atau setara 750 juta euro.
(Baca juga: Akuntan Minta Kelonggaran Soal Dokumen Pencegahan Transfer Pricing)
Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Hestu Yoga Saksama mengatakan data CbCR dari berbagai negara utamanya bakal digunakan untuk mencegah terjadinya penghindaran pajak. Namun, ia tidak menutup kemungkinan data bakal digunakan untuk memecahkan kasus-kasus lama penghindaran pajak. “Lebih sifatnya preventif walaupun untuk dipakai represif juga bisa,” kata dia.
