Penduduk Miskin Berkurang 1,19 Juta Orang, Terbanyak dalam 7 Tahun

Hanya, Deputi Bidang Statistik Sosial BPS, Sairi Hasbullah menjelaskan, pemerintah tidak boleh mengabaikan penduduk miskin paling banyak di Pulau Jawa yang mencapai 13,94 juta orang, meski prosentasenya hanya sebesar 9,38%. "Kalau ingin memperbaiki angka kemiskinan, Maluku dan Papua diperbaiki dan Jawa juga jadi fokus di lapisan bawah, terutama peningkatan pendapatan petani dan buruh," tutur Sairi.

(Baca juga: SKB Empat Menteri Terbit, Rp 18 Triliun Dikucurkan untuk Pekerja Desa)

Dari 34 provinsi, tercatat 18 provinsi berada di bawah prosentase nasional 10,12% dengan DKI Jakarta yang paling rendah sebesar 3,78%. Sedangkan 14 provinsi masih di atasnya termasuk dengan provinsi Papua masih memiliki kemiskinan tertinggi dengan 27,76%. Namun, secara keseluruhan, 26 provinsi mengalami penurunan prosentase penduduk miskin.

BPS juga mencatat indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan mengalami penurunan, sejalan dengan berkurangnya penduduk miskin. Indeks kedalaman kemiskinan turun dari 1,83 pada Maret 2017 menjadi 1,79 pada September 2017. Sedangkan, indeks keparahan kemiskinan pun turun dari 0,48 menjadi 0,46 pada periode yang sama.

Penghitungan penduduk miskin itu mengacu kepada batas penghasilan per kapita per bulan. Sejak September 2016, penghasilan penduduk yang menjadi batas garis kemiskinan yakni Rp 361.990 per kapita per bulan.

Sebagai patokan untuk menilai tingkat kemiskinan, BPS juga menilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kkalori per kapita per hari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi  termamsuk padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu.

Selain itu, untuk pengeluaran nonmakanan dihitung kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar nonmakanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di pedesaan.