Dana Nasabah Naik Tinggi, Ekonom Klaim Daya Beli Masyarakat Kuat

Simpanan nasabah alias Dana Pihak Ketiga (DPK) di beberapa bank besar tercatat tumbuh lebih tinggi pada tahun ini. Per akhir September lalu, pertumbuhannya mencapai lebih dari 10% secara tahunan. Melihat perkembangan tersebut, ekonom menilai masyarakat sebetulnya memiliki kemampuan belanja alias daya beli yang cukup kuat.

Simpanan nasabah di Bank Central Asia (BCA), misalnya, mencapai Rp 574,4 triliun pada September 2017 atau naik 16,5% secara tahunan. Pertumbuhan tersebut jauh lebih tinggi dibanding September 2016 yang hanya 6,7% secara tahunan.

Kondisi tak jauh berbeda juga terjadi di Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia (BNI), dan Bank Rakyat Indonesia (BRI). Hanya Bank Tabungan Negara (BTN) yang tercatat mengalami pelemahan pertumbuhan, yaitu dari 18,5% secara tahunan per September 2016, menjadi 14% secara tahunan per September tahun ini. Meski begitu, pertumbuhan tersebut masih cukup tinggi.

Ekonom BCA David Sumual juga meyakini daya beli masyarakat masih cukup kuat. Hanya saja, masyarakat berpendapatan menengah atas cenderung menahan diri untuk berbelanja. Hal tersebut tercermin dari data simpanan nasabah di atas Rp 5 miliar yang naik 13,9% secara tahunan per Agustus lalu.

“Mereka punya uang, tapi belum dibelanjakan. Kalau dulu dibuat beli durable goods (barang tahan lama),” kata David kepada Katadata, Senin (30/10). (Baca juga: Ditemui Kadin, Jokowi Janjikan Kebijakan Baru Pendongkrak Daya Beli)

Menurut dia, ada banyak faktor yang membuat masyarakat menengah atas menahan belanja, di antaranya karena kondisi perekonomian yang belum sepenuhnya kondusif. Selain itu, ada juga yang takut diselidiki Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak karena tak ikut program pengampunan pajak (tax amesty).

Sumber: Laporan kinerja bank

Maka itu, ia menilai pemerintah tidak perlu buru-buru memberikan stimulus dari sisi pajak guna mengungkit minat belanja masyarakat. Sebelumnya, Ketua Umum Kamar Dagang Industri (Kadin) Indonesia Rosan Roeslani mengusulkan stimulus berupa pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) selama periode tertentu. (Baca juga: Dirjen Pajak Tanggapi Ide Pembebasan PPN untuk Genjot Minat Belanja)

David memandang langkah tersebut berbahaya jika dilakukan tahun ini. Sebab, pemerintah membutuhkan penerimaan negara yang besar untuk membiayai belanja negara yang tinggi. Jika stimulus pajak tersebut dipaksakan, maka bisa berdampak pada defisit anggaran.

“Dilematis. Kalau sekarang, penerimaan kelihatannya akan terjadi shortfall (tidak mencapai target). Kalau mau, komprehensif. Contoh, seperti di Amerika Serikat (AS) tarifnya (tarif pajak) turun. Tapi belanjanya juga harus diefisiensikan,” ucapnya. (Baca juga: Penerimaan Pajak Diramal Kurang Rp 100-200 T Hingga Akhir Tahun)

Di sisi lain, ia mengakui daya beli masyarakat kelas menengah bawah menurun. Itu disebabkan oleh adanya kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL) dan telatnya pencairan dana desa. Untuk kelompok masyarakat ini, ia berpendapat pemerintah harus ekstra ketat menjaga stabilitas harga agar setidaknya daya beli tidak semakin terperosok. 

Sependapat dengan David, Ekonom Bank Permata Josua Pardede juga memandang daya beli masyarakat Indonesia masih positif. Hal tersebut tercermin dari pertumbuhan DPK perbankan dan kenaikan penerimaan negara dari PPN.

Pertumbuhan konsumsi rumah tangga selama dua kuartal terakhir juga dinilai cukup baik lantaran mendekati 5%. Maka itu, ia yakin pemerintah belum akan terlalu agresif memberikan insentif pajak guna menggenjot konsumsi.

“Selama belum drop sampai 3%, saya pikir (pemerintah) belum akan terlalu agresif memberikan insentif,” kata Josua. Apalagi, target penerimaan negara dari pajak terancam meleset cukup besar. “Penerimaan pajak baru 60% (dari target) per Agustus. Jadi tahun ini, saya kira peluangnya terbatas,” ucapnya. (Baca juga: Penerimaan Baru 60%, Ditjen Pajak Sandera Penunggak Pajak Tiap Hari)