Gaji Ke-13 PNS Cair Rp 6,8 T, Konsumsi Masyarakat Bakal Terdongkrak

Desy Setyowati
Oleh Desy Setyowati - Miftah Ardhian
21 Juli 2017, 18:17
PNS
ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga
Sejumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) DKI Jakarta memeriksa dokumen di Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Jakarta, Senin (27/3).

Lemahnya konsumsi masyarakat jadi perhatian dalam rapat bulanan Dewan Gubernur Bank Indonesia (BI) pada 19-20 Juli lalu. Dalam siaran persnya, BI melansir pemulihan ekonomi domestik terus berlanjut namun tidak sekuat perkiraan semula terutama akibat perlambatan konsumsi.

Konsumsi yang melemah tercermin dari perlambatan penjualan ritel hingga berakhirnya semester I 2017. Angka penjualan ritel selama Juni bahkan tercatat turun 6,7% ketimbang periode yang sama tahun lalu. (Baca juga: Dorong Konsumsi, HIPPINDO Gelar Hari Belanja Diskon di Seluruh Daerah)

Asisten Gubernur Kepala Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter BI Dodi Budi Waluyo mengatakan, salah satu penyebab lemahnya konsumsi pada semester 1 juga karena gaji ke-13 PNS yang baru cair di awal Juli. "Daya beli masyarakat terpengaruh tarif listrik dan penundaan gaji PNS aktif dari Juni ke Juli," kata dia. (Baca juga: BI: Daya Beli Lemah, Konsumsi Masyarakat di Bawah Prediksi)

Di lain kesempatan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan untuk kembali mendongkrak konsumsi, perlu adanya perbaikan realisasi anggaran pemerintah dan kinerja ekspor.

"Kalau anggaran pemerintah realisasinya makin baik, pengaruhnya positif untuk konsumsi," kata dia. Di sisi lain, perbaikan kinerja ekspor bisa mempengaruhi tingkat konsumsi masyarakat yang penghasilannya bergantung atau dipengaruhi ekspor tersebut. (Baca juga: Ekspor Membaik, ADB Kerek Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Asia Jadi 5,9%)

Saat ini, terdapat tiga sektor ekspor yang cukup baik kinerjanya, yakni sektor pertanian terutama dari perkebunan, industri, dan pertambangan. "Kalau ekspornya baik, penghasilan masyarakat membaik, termasuk juga industri. Jadi, satu sama lain ada hubungannya tapi tidak saat yang sama," kata Darmin.

Maka itu, ia menilai, pemerintah hanya harus menjalankan kebijakan-kebijakan yang telah disusun, terutama terkait dengan perbaikan iklim usaha untuk bisa meningkatkan investasi. Menurut dia, tidak perlu ada kebijakan khusus untuk menggenjot konsumsi.

Halaman:
Berita Katadata.co.id di WhatsApp Anda

Dapatkan akses cepat ke berita terkini dan data berharga dari WhatsApp Channel Katadata.co.id

Ikuti kami

Artikel Terkait

Video Pilihan
Loading...