Lewat Debat Panjang, KAI Gaet Suntikan Modal Negara Rp 2 T Buat LRT
"Kami meminta kepada Kementerian BUMN untuk segera melaksanakan tindak lanjut dan penyelesaian temuan BPK terhadap Djakarta Lloyd dan KAI," ucapnya.
Syarat lainnya, Komisi VI meminta pelaksanaan PMN berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan. Penggunaannya harus dilakukan dan dicatat dalam rekening terpisah (escrow account). Selain itu, Rini diharuskan melapor secara berkala ke Komisi VI terkait PMN.
Teguh pun memastikan, Komisi VI akan melakukan pengawasan secara ketat atas penggunaan PMN. Tujuannya, agar sesuai dengan rencana bisnis yang diajukan ke Komisi VI.
Komisi VI juga meminta Rini untuk memastikan BUMN penerima PMN menerapkan tata kelola yang baik (Good Corporate Governance/GCG). BUMN penerima PMN juga harus mengutamakan produk dan tenaga kerja dalam negeri, serta saling bersinergi.
Khusus untuk KAI, Komisi VI meminta agar PMN tidak digunakan untuk membayar utang. Kecuali utang proyek LRT Jabodetabek. "KAI juga harus tetap memprioritaskan pembangunan kereta di Sumatera," kata Teguh. (Baca juga: Sepertiga Anggaran Kemenhub Untuk Danai Proyek Kereta Api)
Sementara untuk Djakarta Lloyd, Komisi VI meminta BPK segera mengaudit dengan tujuan tertentu terhadap penerusan pinjaman Subsidiary Loan Agreement (SLA) pada 1993 yang kemudian diubah menjadi PMN.
