Sri Mulyani: Utang Kita Lebih Rendah Dibandingkan Malaysia & Thailand
Pengadaan utang baru dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan pengeluaran belanja, ketersediaan alternatif sumber pembiayaan, serta kondisi portofolio dan risiko utang. Pada tahun lalu, pemerintah juga menggunakan saldo anggaran lebih (SAL) sebagai salah satu sumber pembiayaan dalam negeri untuk mengurangi peningkatan utang Pemerintah.
Untuk diketahui, utang pemerintah tahun lalu sudah mencapai Rp 3.515,46 triliun atau 28,3 persen terhadap PDB. Selama tiga tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo utang bertambah 1.000 triliunan menjadi Rp 3.672,3 triliun per Mei tahun ini.
(Baca: Utang Pemerintah Bengkak, Ekonom: Tanpa Berutang, Pajak Naik)
Kalangan ekonom berpendapat pemerintah memang perlu utang untuk membiayai pembangunan, supaya perekonomian nasional bisa tumbuh lebih baik. Ekonom dari Universitas Indonesia Lana Soelistianingsih menjelaskan sumber pembiayaan belanja negara berasal dari utang dan pajak.
Jika tidak boleh berutang, maka penerimaan pajak harus naik tinggi. “Masyarakat bilang jangan berutang, (berarti) pajak harus naik. Sebab kalau pajak segini-segini saja bagaimana? Apa enggak perlu ada pembangunan? Kalau utang dihujat terus, bagaimana, harus ada solusinya apa,” kata dia kepada Katadata pekan lalu.
Menurut Lana, kondisi utang pemerintah saat ini bukan tanpa risiko. Rasio utang terhadap PDB memang aman, tapi ada risiko dari sisi defisit keseimbangan primer dan rasio utang luar negeri jangka pendek terhadap cadangan devisa.
