Dana Sertifikasi Lahan 2017 Kurang, Kemenkeu Pakai Dana Mendesak
Meski demikian, dia mengaku belum menghitung secara pasti besaran pendanaan yang harus dibiayai melalui APBN Perubahan di 2017 ini. Dana untuk program sertifikasi 5 juta lahan ini juga tidak sepenuhnya menggunakan APBN. Adapun total kebutuhan dana untuk mensertifikasi 5 juta bidang tanah mencapai lebih dari Rp 5 triliun. (Baca: Kemenkeu Cari Rp 3,6 Triliun untuk Tambal Biaya Sertifikasi Lahan)
Menurut Sofyan, kepastian pendanaan itu harus ditentukan dengan cepat, mengingat proses sertifikasi membutuhkan waktu yang cukup panjang. Ada empat tahap yang harus dilalui, diantaranya pemetaan, pengaturan, pendaftaran, baru kemudian disertifikasi. Maka dari itu, akan menyulitkan jika harus menunggu APBN-P yang baru berlangsung pada September 2017.
"Kalau misalnya uang baru datang September, maka sangat terlambat. Berarti kami harus sudah yakinkan ke Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Darmin Nasution) dan Menkeu, bahwa kami butuh dana lebih awal. Maka Menkeu sudah punya komitmen," ujar Sofyan.
Darmin pun pernah menyebutkan APBN hanya mampu membiayai sertifikasi dua juta bidang tanah senilai Rp 1,4 triliun. Sedangkan kekurangannya, pemerintah harus menunggu APBN-P 2017. Masalahnya pembahasan perubahan anggaran membutuhkan waktu yang lama, sehingga sudah terlambat untuk bisa melegalkan lahan.
(Baca: Bagi-bagi Sertifikat, Jokowi Kenang Masa 9 Tahun Kontrak Rumah)
Karena itu, Kementerian Keuangan akan mencari jalan keluar guna membiayai kekurangan pendanaan sertifikasi lahan ini. "Tiga juta sertifikat lagi rencananya ada di APBN-P. Tapi kalau tunggu APBN-P nya terlambat karena persiapannya lama. Kementeri Keuangan sebut akan cari jalan agar target lima juta sertifikat tercapai," kata dia.
