Persiapan Pertemuan IMF 2018 di Bali Akan Dipayungi Keppres Jokowi
Pemerintah tengah mempersiapkan hajatan pertemuan tahunan Dana Moneter Internasional dan Bank Dunia atau Annual Meeting International Monetary Fund (IMF) - World Bank di Bali tahun depan. Persiapan itu meliputi kebutuhan anggarannya, infrastruktur hingga payung hukum untuk menaungi hajatan tersebut.
Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo mengatakan, panitia penyelenggara pertemuan tahunan IMF-Bank Dunia 2018 akan bertemu dengan Presiden Joko Widodo, Selasa (11/4) besok. Pertemuan itu untuk melaporkan hasil kerja panitia yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan.
"Rakor (rapat koordinasi) kali ini untuk melaporkan persiapan acara tersebut kepada Presiden, seperti susunan acara dan segala keperluan terkait," kata Agus saat ditemui usai rapat koordinasi di kantor Kemenko Kemaritiman, Jakarta, Senin (10/4).
(Baca: Gelar Pertemuan IMF-Bank Dunia, Sri Mulyani Ajak Luhut ke Washington)
Menurut Agus, laporan kepada Presiden itu secara rinci akan memuat struktur organisasi kepanitiaan, program kerjanya, kesiapan logo, dan anggaran. Selanjutnya, Jokowi akan mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) tentang penyelenggaraan voyage to Indonesia, yang berisi tentang penyelenggaraan pertemuan tahunan IMF-World Bank dan kegiatan pendukung lainnya.
"Insya Allah kalau Presiden sudah dilapori, Presiden sudah tidak ada hal yang ditambahkan, nanti akan langsung ditandatangani," ujarnya. Namun, Agus enggan menjelaskan lebih detail mengenai poin-poin yang akan dituangkan dalam Keppres tersebut.
Yang jelas, setelah Keppres itu terbit, pemerintah akan menyelenggarakan satu kegiatan kick-off untuk memulai persiapan acara tersebut dengan melibatkan semua kementerian dan pemerintah daerah (Pemda).
(Baca: Pertemuan IMF-World Bank, Pemerintah Sulap Hotel Jadi Kantor)
Di tempat yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani selaku wakil ketua panitia menyatakan, anggaran pelaksanaan pertemuan tahunan IMF-Bank Dunia 2018 tersebut akan dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2017. Namun, masih belum ditentukan besaran dananya. "Kami akan teruskan di APBN-P 2017, sedang kami susun juga."
Ia menambahkan, panitia masih menunggu kepastian berbagai program yang akan dijalankan beberapa Kementerian dan Lembaga. Selain itu, angggarannya juga akan memuat biaya yang harus dikeluarkan untuk event organizer dan infrastruktur seperti jalan di Bali dan sebagainya, untuk mendukung hajatan tersebut.
Terkait dengan pembangunan infrastruktur, Sri Mulyani menyatakan, kemungkin akan dimasukkan ke dalam APBN 2018. "Kami nanti lihat berbagai usulan anggaran dari infrastruktur yang sifatnya tahun ini dan tahun depan supaya juga bisa konsisten," ujarnya.
Demi mensukseskan acara tersebut, Sri Mulyani juga berencana mengajak Luhut menghadiri pertemuan musim panas (spring meeting) di Washington, Amerika Serikat (AS), medio tahun ini. Dengan begitu, Luhut bisa memperoleh gambaran lebih jelas untuk mengelola pertemuan tahunan tersebut. Selain itu, melihat potensi yang ada untuk mendapatkan manfaat lebih besar bagi Indonesia.
Sri Mulyani memaparkan sejumlah manfaat kegiatan tersebut bagi Indonesia. Manfaatnya antara lain meneguhkan peran Indonesia di kawasan ini hingga meningkatkan pariwisata. Selain itu, dapat mempresentasikan Indonesia ke kancah dunia.
"Kalau dari pariwisata sudah pasti, tapi juga bagaimana kita bisa mempresentasikan berbagai pembangunan di Indonesia, juga sebagai leaders di Asia. Jadi, kami juga ingin mengikutsertakan ASEAN dalam hal ini," ujarnya.
(Baca: Dua Misi Luhut Jadi Ketua Panitia Pertemuan IMF-World Bank)
Sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengatakan, rencananya akan ada 1.500 staf dari IMF dan Bank Dunia yang akan datang ke Indonesia mengikuti pertemuan tersebut. Mereka pasti membutuhkan tempat untuk bekerja mempersiapkan bahan dalam pertemuan itu.
"Akan ada 1.500 staf IMF-World Bank yang akan berkantor di Nusa Dua, jadi harus mengkonversi hotel menjadi kantor," ujar Rudiantara saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Jakarta, Senin (13/3).
Kementerian Perhubungan juga mendapat tugas menyediakan fasilitas transportasi untuk mendukung pertemuan tersebut. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan akan fokus untuk menyiapkan bandara guna menampung pesawat-pesawat yang akan digunakan oleh peserta. Apalagi, jumlah orang yang mengikuti pertemuan ini sangat banyak.
"Jadi, kami meminta panitia memastikan berapa yang pakai pesawat umum dan dari negara mana supaya kami atur secara lebih efisien. Karena Bali itu kan terbatas (kapasitas bandaranya)," ujar Budi.
