Cari Utang Lebih Awal, Pemerintah Tunggu Realisasi Pajak November
(Baca: Belanja Dipotong, Pembiayaan Proyek Prioritas Dialihkan ke 2017)
Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Suahasil Nazara memperkirakan akan ada tambahan utang sekitar Rp 37 - 39 triliun yang harus disiapkan pemerintah. Tambahan utang tersebut dengan asumsi defisit anggaran tahun ini melebar menjadi 2,7 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) atau sekitar Rp 333,7 sampai 335,7 triliun.
Sebelumnya, pemerintah menargetkan defisit 2,35 persen dari PDB atau sebesar Rp 296,7 triliun. Adapun pembengkakan diprediksi hanya 2,5 persen dari PDB.
Sekadar informasi, pemerintah sempat berencana melimpahkan (carry over) pembiayaan sejumlah proyek yang dianggarkan tahun ini ke tahun depan. Tujuannya untuk memastikan proyek-proyek prioritas tetap berjalan meski ada pemangkasan anggaran tahun ini.
(Baca: KPK dan Auditor Perlu Awasi Pengalihan Pembayaran Proyek)
Awal bulan ini, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani mengatakan, carry over pembiayaan bertujuan memastikan belanja modal pemerintah tidak macet, utamanya di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Kementerian Perhubungan. "Jadi Kementerian dan Lembaga tetap bisa berkegiatan," katanya.
