Dua Tahun Jokowi-JK, Kadin Minta Pemerintah Fokus 3 Poin Utama

Ketiga, masih rendahnya ketersediaan infrastruktur di dalam negeri. Saat ini pemerintah memang sedang mempercepat dan mengalokasikan dana cukup besar dalam pembangunan infrastruktur. Menurut Rosan, butuh terobosan-terobosan agar pembangunan ini bisa berjalan. Apalagi di tengah perekonomian global dan Indonesia yang sedang lemah.

Percepatan pembanguan infrastruktur tidak bisa hanya mengandalkan anggaran negara. Makanya, pemerintah harus bisa mengajak swasta untuk bekerja sama. Kebutuhan dana untuk pembangunan ini juga bisa dilakukan dengan menjual aset-aset infrastruktur komersial kepada swasta.

Kadin Indonesia menyarankan pemerintah seharusnya bisa lebih fokus membangun infrastruktur seperti pembangkit listrik, jalan tol, bandara, pelabuhan, dan sebagainya. Setelah pembangunannya selesai, infrastruktur tersebut dijual lagi. Bisa dijual langsung fisiknya atau dalam bentuk sekuritisasi. Sehingga tidak perlu pengelolaannya dipegang oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dana hasil penjualan bisa digunakan untuk pembangunan infrastruktur baru.

"Tugas BUMN juga bukan nyari keuntungan sebanyak-banyaknya. Tapi memberikan pelayanan ke masyarakat, seperti listrik dan jalan. Jadi, jual, bikin lagi, selesai, jual lagi," ujar Rosan.

Dia juga mengapresiasi implementasi 13 paket kebijakan pemerintah merupakan terobosan yang baik untuk menggerakkan perekonomian. Namun dia juga paham, dampaknya tidak bisa dirasakan langsung oleh industri. Bahkan ada beberapa kebijakan yang dampaknya baru akan terasa setelah 3-4 tahun.

(Baca: 13 Paket Kebijakan Belum Efektif, Industri Semakin Melambat)