Jaga Konsumsi, Pemerintah Perlu Dorong UMKM dan Proyek Padat Karya
Pemerintah perlu mendorong pengembangan sektor riil untuk memulihkan daya beli masyarakat dan menjaga pertumbuhan ekonomi. Alasannya, deflasi yang terjadi pada Agustus lalu disinyalir Menteri Keuangan Sri Mulyani menunjukkan pelemahan daya beli masyarakat.
Ekonom Bank Pemata Josua Pardede berpendapat, pemerintah perlu meningkatkan daya beli masyarakat karena belanja konsumsi rumahtangga berkontribusi sekitar 40-50 persen terhadap pertumbuhan ekonomi. Caranya dengan membuka lapangan kerja yang lebih banyak.
"Proyek padat karya dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) perlu dilanjutkan untuk membuka lapangan kerja dan daya beli pulih," kata Josua kepada Katadata, Senin, (5/9).
Menurut dia, rendahnya daya beli masyarakat terlihat dari angka inflasi inti secara tahuan (year on year) sebesar 3,3 persen per Agustus lalu. Padahal, di periode sama tahun lalu, inflasi inti masih di level 5 persen. (Baca juga: Menteri Sri Mulyani Waspadai Efek Deflasi Agustus)
Josua pun memperkirakan, pelemahan daya beli masyarakat bakal berlanjut di kuartal III mendatang. Karena itu, dia memprediksi, ekonomi hanya akan tumbuh di kisaran 5 hingga 5,1 persen pada kuartal III dan 5 persen sepanjang tahun ini.
Proyeksi tersebut mirip dengan perhitungan Sri Mulyani yang memperkirakan bakal ada penurunan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,1 persen dari target 5,2 persen dalam APBN Perubahan 2016. Namun, revisi itu lantaran dampak pemangkasan belanja pemerintah sebesar Rp 137,6 triliun.
Kejelasan soal dampak penurunan konsumsi masyarakat terhadap pertumbuhan ekonomi didapat dari Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Suahasil Nazara. Ia menjelaskan, revisi 0,1 persen sudah memperhitungkan rendahnya konsumsi masyarakat.
Meski rendahnya konsumsi masyarakat akan menggerus pertumbuhan ekonomi, dia yakin konsumi akan perlahan-lahan pulih asalkan inflasi terjaga di level yang rendah. "Kalau inflasi terus rendah pelan-pelan daya beli masyarakat akan membaik," katanya. (Baca juga: Deflasi Agustus, BI Perlu Pangkas Bunga untuk Kerek Daya Beli)
Sebaliknya, menurut Suahasil, yang seharusnya lebih jadi sorotan bukanlah konsumsi masyarakat melainkan pertumbuhan investasi. “Demand investasi kami lihat belum terlalu tinggi, mungkin hanya 5 sampai 6 persen," katanya. Ia berpendapat, semestinya investasi bisa mengimbangi konsumsi serta belanja pemerintah tahun ini. (Baca juga: Kejar Target Pertumbuhan Ekonomi, Darmin Mengandalkan Investasi)
