Pasca Triwulan I Tax Amnesty, Sri Mulyani Kaji Opsi Amankan APBN
Alhasil, defisit anggaran hingga akhir Juni lalu mencapai 1,83 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) atau sebesar Rp 276,6 triliun. Nilainya hampir mendekati target defisit dalam APBNP 2016 yang sebesar Rp 296,7 triliun atau 2,35 persen dari PDB. Sejumlah ekonom melihat, defisit anggaran terancam melewati ambang batas tiga persen tahun ini.
(Baca: Defisit Lebih 3 Persen, Chatib Basri Khawatir Dana Asing Kabur)
Selain hasil penerimaan triwulan pertama tax amnesty, Sri Mulyani mengaku tengah mempelajari kondisi industri terkini.
Terutama kondisi industri yang tertekan penurunan harga komoditas dan minyak. Sebab, penerimaan pajak selama ini lebih banyak berasal dari sektor pertambangan.
Menurut Sri, pihaknya masih mendalami sektor industri lain yang tidak terbelit penurunan harga komoditas sehingga berpotensi menambah penerimaan negara. "Kami melihat aktivitas lain yang belum dipungut pajak. Karena di beberapa tempat banyak aktivitas ekonomi," ujar dia.
(Baca: Defisit Anggaran Terancam Lewati Batas 3 Persen)
Selain itu, pemotongan anggaran belanja merupakan alternatif lain yang dapat dilakukan demi menjaga defisit anggaran tidak melebihi batas tiga persen. Namun, Sri memastikan tidak akan memangkas anggaran belanja produktif terkait pembangunan infrastruktur. Selain itu, dana pendidikan, kesehatan, dan penegakan hukum merupakan anggaran yang besarannya selalu dijaga oleh pemerintah.
"Kalau ada aktivitas yang dianggap tidak prioritas, kami akan mulai lakukan langkah-langkah (pemotongan),” ujarnya.
