Harga Minyak Naik, Pemerintah Cuma Pangkas Belanja Rp 12,8 Triliun
Kenaikan asumsi ICP juga mengerek target PNBP Sumber Daya Alam (SDA) sebesar Rp 40,2 triliun menjadi Rp 90,5 triliun. Alhasil, secara keseluruhan PNBP menjadi Rp 245,1 triliun. Dengan begitu, pendapatan negara menjadi sebesar Rp 1.786,2 triliun, hanya lebih rendah Rp 36,3 triliun atau 2 persen dari target dalam APBN 2016.
Atas dasar itulah, alih-alih menciut, anggaran belanja dalam APBN-Perubahan 2016 malah meningkat Rp 35,1 triliun dari usulan awal menjadi Rp 2.082,9 triliun. Itu terdiri dari belanja pemerintah pusat naik Rp 20,1 triliun, serta transfer ke daerah dana desa meningkat Rp 15 triliun.
Jadi, kalau dibandingkan dengan APBN 2016, anggaran belanja ini hanya berkurang Rp 12,8 triliun. Penurunan belanja ini berasal dari pengurangan dana subsidi listrik sebesar Rp 6,5 triliun dari usulan sebelumnya. Sedangkan dana subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) malah naik Rp 3 triliun.
(Baca: Belanja Negara Terancam Dipotong Rp 200-300 Triliun)
Dari sisi belanja daerah, ada kenaikan Dana Bagi Hasil (DBH) SDA menjadi Rp 7,6 triliun. Selain itu, ada tambahan dana transfer khusus sebesar Rp 7,4 triliun.
Jika dihitung selisih antara pendapatan dan belanja maka defisit anggaran dalam RAPBN-Perubahan 2016 sebesar Rp 296,7 triliun atau 2,35 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Ini lebih tinggi dibandingkan defisit dalam APBN 2016 yang sebesar 2,15 persen, namun lebih rendah daripada draf awal RAPBN-Perubahan 2016 yang sebesar 2,48 persen atau Rp 313,1 triliun.
Berdasarkan perhitungan tersebut, pemerintah tidak perlu menambah pembiayaan atau berutang lebih besar dengan menerbitkan Surat Berharga Negara (SBN). Untuk menutup tambahan defisit anggaran sekitar Rp 23,5 triliun dari APBN 2016, pemerintah bisa menggunakan Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebesar Rp 19 triliun.
