Pemerintah Bidik Tahun Depan Titik Balik Perekonomian Nasional

Ameidyo Daud Nasution
20 April 2016, 16:00
Pertumbuhan Ekonomi
Donang Wahyu|KATADATA

Pada kesempatan yang sama, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Sofyan Djalil memperkirakan postur belanja pada 2017 tidak banyak berubah dibandingkan tahun ini. Penyebabnya, kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang belum dapat diandalkan secara penuh karena potensi pajak belum digali maksimal.

Sofyan menjelaskan, saat ini rasio pajak di Indonesia belum mencapai rasio ideal yaitu sebesar 16 persen. Sembari mencapai rasio pajak ideal itu, pemerintah perlu membuat langkah-langkah menjaga penerimaan negara di tengah rendahnya harga komoditas dan minyak dunia. Selain itu, perlambatan ekonomi global yang turut menciutkan ekspor Indonesia. Salah satu upaya tersebut, Mardiasmo menambahkan, kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty diperlukan untuk menambah penerimaan pajak.

Di sisi lain, seretnya penerimaan negara menyebabkan perlunya penajaman usulan-usulan dari kementerian dan lembaga, maupun pemerintah daerah. "Jadi kita harus menetapkan prioritas, mengingat (kondisi fiskal) 2017 tidak akan jauh berbeda dari tahun ini," ujar Sofyan.

(Baca: Indonesia Pimpin Pertumbuhan Ekonomi Asia)

Jika kementerian, lembaga serta pemerintah daerah mampu memberi usulan yang jelas, maka sumber pendanaan yang memadai akan terlihat untuk mencapai sasaran pemerintah tahun depan. Sofyan menyebut pemerintah akan menyerahkan beberapa proyek komersial kepada swasta. Dengan demikian, APBN akan disalurkan untuk hal-hal yang bersifat nonkomersial.

Penajaman program tersebut penting untuk mencapai sasaran pembangunan dalam waktu dekat. "Jangan ada lagi kata-kata yang tidak jelas agar kami (Kementerian Keuangan) dan Bappenas mudah memilah program dan anggarannya," kata Mardiasmo.

Lebih lanjut, ia menjelaskan, rentang defisit anggaran tahun depan berkisar 2,3 hingga 2,6 persen. Rentang maksimum 2,6 persen tersebut akan dimanfaatkan untuk menunjang program pembangunan pemerintah daerah jika harus menggunakan dana pinjaman. "Masih ada ruang fiskal sekitar 0,4 persen," ucapnya.

Halaman:
Berita Katadata.co.id di WhatsApp Anda

Dapatkan akses cepat ke berita terkini dan data berharga dari WhatsApp Channel Katadata.co.id

Ikuti kami

Artikel Terkait

Video Pilihan
Loading...