Harga Komoditas Anjlok, Ekonomi Sulawesi Bisa Tumbuh 8 Persen

Romauli menyebut beberapa faktor penopang pertumbuhan ekonomi provinsi-provinsi di Sulawesi. Pertama, mayoritas provinsi di pulau itu mengandalkan sektor pertanian, yang menyumbang 30-40 persen terhadap PDB. Beberapa contohnya adalah kakao, kelapa dan padi. Kelapa banyak diproduksi di Sulawesi Utara, sedangkan kakao dihasilkan di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara. Sulawesi Selatan juga dikenal sebagai lumbung padi untuk memenuhi kebutuhan beras di kawasan timur Indonesia.

(Baca: ADB Prediksi Ekonomi Asia 2016 Makin Lesu)

Kedua, sektor pertambangan tumbuh melampaui pertumbuhan nasional. Sektor pertambangan di setiap provinsi tumbuh di atas sektor-sektor lain dengan kontribusi tinggi secara nasional. Pada 2015, sektor pertambangan nasional tumbuh negatif 5,08 persen karena merosotnya produksi dan harga batubara. Namun, sektor pertambangan dan penggalian di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat malah tumbuh 7,85 persen dan 8,04 persen. Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Tengah mencatatkan pertumbuhan 11,29 persen dan 26,71 persen untuk pertambangan. Pertumbuhan pesat terutama dialami oleh Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara, karena masuknya investasi untuk pembangunan smelter nikel.

Ketiga, tingginya pertumbuhan konstruksi di provinsi-provinsi tersebut  mendorong kontribusi yang signifikan. Berkaitan dengan investasi untuk smelter nikel, pembangunan konstruksi pun berjalan pesat di Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara, yang masing-masing tumbuh 20,95 persen dan 12,59 persen. Sektor konstruksi di Sulawesi juga menyumbang pertumbuhan ekonomi di pulau tersebut antara 7,82 hingga 14,29 persen.

(Infografik: Pertumbuhan Ekonomi Kuartal IV Lampaui Perkiraan 23 Lembaga)

Romauli melihat, pertumbuhan ekonomi tinggi di Sulawesi merupakan hasil campur tangan investasi pemerintah dan swasta. Investasi untuk smelter berasal dari swasta, dengan dukungan payung hukum dan infrastruktur dari pemerintah. Kombinasi ini menunjukkan bahwa tingginya pertumbuhan regional dapat dicapai melalui kolaborasi pemerintah dan swasta, bukan bergantung hanya dari salah satunya.