Jokowi: Penguatan Rupiah Hasil Kebijakan Pemerintah
KATADATA - Presiden Joko Widodo turut menyoroti tren penguatan rupiah dalam dua pekan terakhir ini. Ia menganggap penguatan tersebut merupakan buah dari perbaikan yang telah dilakukan pemerintah bersama-sama dengan Bank Indonesia (BI), dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
“Kalau bicara rupiah menguat itu adalah karena kebijakan dan paket deregulasi direspons positif,” kata Jokowi usai meresmikan Pusat Logistik Berikat PT Cipta Krida Bahari di Cilincing, Jakarta, Kamis (10/3). Saat ini, menurut Presiden, pelaku pasar dan dunia usaha merespons positif upaya pemerintah dalam memperbaiki kondisi perekonomian.
Upaya itu antara lain, kebijakan deregulasi alias mengubah banyak peraturan yang selama ini dinilai menghambat iklim investasi dan kegiatan usaha di dalam negeri. Dengan begitu, para investor tertarik dan menggiring masuknya aliran modal asing ke tanah air. “Itu menandakan kepercayaan pasar,” katanya.
(Baca: Menko Ekonomi Tidak Ingin Rupiah Terlalu Kuat)
Seperti diketahui, pemerintah telah merilis 10 paket kebijakan ekonomi sejak September tahun lalu. Paket itu memuat berbagai kebijakan dan deregulasi pemerintah di berbagai sektor usaha. Yang terbaru dirilis awal Februari lalu adalah paket kebijakan jilid X yang memuat revisi Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 tentang Daftar Negatif Investasi (DNI). Sebanyak 35 jenis usaha terbuka bagi masuknya 100 persen modal asing, dan puluhan usaha lainnya semakin terbuka untuk investor asing.
Meski mengklaim sebagai buah dari kebijakan pemerintah, Jokowi menyatakan, pemerintah tidak bisa menargetkan penguatan rupiah hingga ke level tertentu. Yang bisa dilakukan pemerintah untuk mendukung nilai tukar rupiah adalah melanjutkan upaya perbaikan iklim usaha untuk mengundang modal asing masuk ke Indonesia. “Kami tidak bisa mengendalikan (nilai tukar), asal kami kerjakan yang terbaik saja.”
(Baca: Paket Kebijakan X, Asing Bebas Masuk 35 Jenis Usaha)
Pada perdagangan di pasar spot, Kamis siang ini (10/3), rupiah berada di posisi Rp 13.068 per dolar Amerika Serikat (AS). Jika dihitung sejak awal tahun ini, rupiah sudah menguat 5,22 persen, dan termasuk salah satu mata uang dengan kinerja terbaik di Asia. Bahkan, pada perdagangan Senin (7/3), rupiah sempat menembus level 12.000, tepatnya di posisi Rp 12.984 per dolar AS. Ini merupakan posisi terkuat rupiah terhadap dolar AS dalam 10 bulan terakhir.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution melihat pergerakan rupiah saat ini sudah mendekati nilai fundamentalnya. Artinya, ke depan, ruang penguatan rupiah mungkin saja sudah makin terbatas.
Meski begitu, Darmin menyatakan, kelangsungan laju penguatan rupiah masih tergantung dari kebijakan moneter AS. Jika bank sentral AS tidak menaikkan suku bunganya tahun ini maka rupiah dapat rerus menguat. Kondisi sebaliknya terjadi kalau bank sentral AS mengerek suku bunganya.
(Baca: Tembus Level Rp 12.000, Darmin: Rupiah Dekati Nilai Fundamental)
Selain itu, penguatan rupiah ditentukan oleh kondisi keseimbangan ekonomi di dalam negeri. “Kalau rupiah itu terlalu lemah juga tidak bagus, kalau terlalu kuat juga tidak bagus,” katanya. Menurut Darmin, penguatan rupiah yang berlebihan akan berpengaruh terhadap ekspor. Namun, sisi positifnya adalah nilai impor juga akan berkurang. Apalagi pemerintah berencana memacu pembangunan infrastruktur yang tentunya akan meningkatkan impor bahan baku.
