Dikepung Masalah Global, Pemerintah Perlu Pangkas Proyek Prioritas
Dalam kondisi tersebut, pemerintah harus menyesuaikan pengeluarannya dibandingkan menggenjot penerimaan pajak atau memperbesar utang. Konsekuensinya adalah pemerintah harus lebih selektif dalam membelanjakan dananya untuk proyek infrastruktur tahun ini. “Tidak usah banyak-banyak, cukup 20 sampai 30 proyek prioritas. Kalau defisit melebar, pemerintah harus menambalnya (dengan utang). Di tengah market begini, (sulit). Kuncinya di sana (mengurangi pengeluaran),” kata Andry di Jakarta, Kamis (21/1).
(Baca: Bank Dunia: Peringkat Kemudahan Berbisnis Indonesia Naik)
Langkah lain yang perlu dilakukan pemerintah untuk menangkal dampak perlambatan ekonomi global adalah memastikan masuknya investor asing. Untuk bisa menarik masuknya investasi langsung asing (foreign direct investment), pemerintah harus menjaga pertumbuhan ekonomi dan memperbaiki iklim investasi. “Kalau dilihat dari PDB (produk domestik bruto), kontribusinya paling banyak dari investasi. Kalau terbatas (spending pemerintah), harus didorong investasi ke Indonesia,” katanya. Caranya dengan memperbaiki iklim investasi, deregulasi, dan meluncurkan paket kebijakan ekonomi.
Sayangnya, Indonesia saat ini masih menempati posisi 109 dalam hal kemudahan berinvestasi (easy of doing bussines) 2015 berdasarkan survei Bank Dunia terhadap 189 negara. Meski naik 11 tingkat dari tahun sebelumnya, posisi Indonesia masih di bawah negara-negara jiran, seperti Malaysia dan Singapura yang masing-masing di posisi 18 dan 1.
Selain itu, perlu juga menarik masuknya dana asing (capital inflow) ke pasar saham. Ini bisa membantu mengurangi defisit transaksi berjalan (current account deficit/CAD). Apalagi, impor diperkirakan akan meningkat seiring dengan upaya pemerintah mendorong pembangunan infrastruktur.
