Setelah Jokowi Bicara, Jonan Cabut Larangan Go-Jek
Mantan Wakil Presiden Boediono juga ikut angkat bicara mengenai pelarangan Go-Jek. Dalam cuitan di akun twitter, Boediono meminta Go-Jek jangan dilarang. "Pak Jonan, beri Go-Jek dan lain-lain waktu untuk menata. Jangan dilarang. Ini suara orang tua. Salam," tulis Boediono.
Sebelumnya, para ekonom juga menyoroti dan mengkritik keras kebijakan pelarangan layanan kendaraan umum berbasis online oleh Kementerian Perhubungan. Ekonom Senior dan pendiri Creco Consulting Raden Pardede mengatakan teknologi yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas tidak bisa dilarang. Sebaliknya teknologi yang merugikan masyarakat luas harus diatur atau dilarang oleh pemerintah. Menurut Raden, Indonesia harusnya menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi yang cepat. "Kalau tidak ya ketinggalan. Bagai katak dalam kuali berisi air yang dipanaskan pelan-pelan," kata Raden.
Ekonom Senior Destri Damayanti mengatakan di tengah ekonomi dengan daya beli masyarakat yang lemah, semestinya pendapatan masyarakat bawah harus ditingkatkan. Keberadaan layanan kendaraan berbasis online sangat membantu meningkatkan daya beli masyarakat. "Tahun depan ekonomi kita masih berat," kata Destry. "Keberadaannya (layanan kendaraan berbasis online) akan sangat membantu mendorong daya beli."
Alasan Menteri Perhubungan bahwa layanan angkutan umum online tidak sesuai peraturan juga dinilai tidak tepat. Ekonom Universitas Indonesia Berly Martawardaya mengatakan peraturan harusnya menyesuaikan inovasi dan bisnis model baru. Ia mencontohkan Filipina yang memperbolehkan Uber beroperasi dengan alasan memberikan manfaat besar pada masyarakat luas. Menurut Berly, larangan beroperasi bagi angkutan online tidak hanya berdampak pada Go-Jek atau Grabbike, tapi juga ojek pangkalan yang sudah puluhan tahun beroperasi.
Layanan kendaraan berbasis online selama ini menjadi transportasi alternatif bagi masyarakat di kota-kota besar. Go-Jek misalnya, kini telah memiliki 200 ribu pengemudi di lima kota besar. Di Jakarta saja ada sekitar 100 ribu pengemudi. Aplikasi layanan ojek ini sudah diunduh lebih dari 6 juta kali.
Ekonom Universitas Gadjah Mada Rimawan Pradiptyo menilai layanan transportasi online tidak bisa dilarang selama pemerintah belum bisa menyediakan angkutan umum yang memadai. Ia membandingkan layanan transportasi online dengan penjual bensin eceran. Menurut Rimawan penjual bensin eceran muncul karena tidak semua lokasi terdapat SPBU. Apalagi sebagian besar SPBU ada di pulau Jawa. Jadi walaupun melanggar hukum, keberadaan penjual bensin eceran dibiarkan pemerintah. "Sama dengan Go-Jek. Pertanyaan saya, memang pemerintah menyediakan sarana transportasi publik apa?"
