Paket Kebijakan Keenam Bidik Kawasan Ekonomi Khusus
Di tengah situsai seperti itu, pemerintah mengeluarkan paket kebijakan pertama pada awal September lalu. Isinya, membahas tiga hal besar, yakni meningkatkan daya saing industri, mempercepat proyek-proyek strategis nasional, dan mendorong investasi di sektor properti. Darmin kemudian menilai kebijakan ini terlalu banyak sehingga sulit dipahami masyarakat.
Pada paket kedua, pemerintah fokus pada enam kebijakan yaitu tentang kemudahan layanan investasi tiga jam, mempercepat pengurusan insentif pajak tax allowance dan tax holiday, dan tidak memungut pajak pertambahan nilai (PPN) untuk alat transportasi. Selain itu ada insentif fasilitas di Kawasan Pusat Logistik Berikat, pengurangan pajak bunga deposito, dan merampingkan izin sektor kehutanan. (Baca juga: Pemerintah Akui Paket Kebijakan I Terlalu Ambisius).
Kemudian, pada paket ketiga pemerintah menurunkan harga energi dan perbaikan iklim usaha. Harga yang turun antara lain solar, listrik, dan gas. Pemerintah juga memperluas penerima Kredit Usaha Rakyat (KUR) serta menyederhanakan izin pertahanan untuk kegiatan penanaman modal.
Dalam paket selanjutnya, fokus pemerintah pada kesejahteraan pekerja, yakni menyangkut formula upah minimum provinsi, memperluas penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) khusus bagi pekerja yang terkena PHK, dan pemberian kredit modal kerja untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). (Baca pula: Paket Kebijakan Jokowi Jilid II Dinilai Lebih Fokus).
Semua upaya tersebut diharapkan dapat memulihkan ekonomi dan pertumbuhan tahun depan di atas 5 persen. Agar target tersebut tercapai, Bank Dunia menyarankan pemerintah tak lengah atas sejumlah faktor berikut ini.
Pertama, gejolak ekonomi global yang berpengaruh terhadap harga komoditas. Kedua, investasi pemerintah harus ditingkatkan untuk mendorong daya beli masyarakat. Lalu, risiko gejolak pasar global, terutama ketidakpastian kenaikan suku bunga Amerika Serikat (Fed Rate) dan perlambatan ekonomi Cina. Terakhir, tekanan terhadap rupiah yang membuat daya beli masyarakat menurun.
