Gagal Garap Kereta Cepat, Jepang Ditawari Proyek Infrastruktur Lain
Terkait proyek kereta cepat, Sofyan mengatakan, dirinya diutus Presiden Joko Widodo untuk menemui Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe. Pemerintah menyampaikan bahwa Cina yang akan menggarap proyek kereta cepat Jakarta-Bandung.
Dia memberitahu respons Jepang kecewa namun bisa mengerti keputusan pemerintah yang tidak ingin melibatkan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dalam proyek tersebut.
“Kami menjelaskan bahwa kami mengubah business model-nya dari Government to Government menjadi Business to Business (B to B). Ternyata ada yang mengajukan (Cina) B to B, kami persilahkan,” ujarnya. “Kami juga sampaikan ke Jepang tidak ada masalah dengan kualitas tapi memang dana pemerintah bisa diberikan untuk membangun infrastruktur dasar.”
Dengan skema B to B ini akhirnya Cina yang berkonsorsium dengan badan usaha milik negara (BUMN) dapat menggarap proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Menteri BUMN Rini Soemarno mengatakan, Cina bisa memenuhi syarat utama dari pembangunan proyek ini, yakni tidak melibatkan APBN.
“Ini perjanjiannya antar-BUMN kita dengan BUMN Cina, sehingga yang dapat dikatakan memenuhi syarat adalah proposal dari Cina,” kata Rini kemarin.
