Proyek Kereta Cepat, Pemerintah Kaji Proposal dari Cina dan Jepang
KATADATA ? Pemerintah akan mengkaji hasil studi kelayakan proyek kereta cepat yang ditawarkan pemerintah Cina dan Jepang. Pemerintah akan memutuskan dalam dua pekan siapa yang akan mengerjakan proyek sepanjang 150 kilometer (klm) tersebut.
?Dalam dua minggu, hasil review pemerintah akan keluar,? kata Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas Andrinof Chaniago di kantornya, Selasa (11/8).
Pemerintah, kata Kepala Bappenas, akan membandingkan dua proposal tersebut dengan mengacu pada beberapa variabel. Beberapa variabel tersebut antara lain harga, dampak ekonomi, pemakaian komponen dalam negeri, pemakaian tenaga kerja lokal, serta aspek pelayanan publik.
Pihak Cina, kata Andrinof, kemarin sudah menyerahkan hasil studi kelayakan proyek senilai US$ 5,5 miliar atau sekitar Rp 74,7 triliun kepada Presiden Joko Widodo. Dalam studi kelayakan tersebut, Cina menjanjikan akan menyelesaikan proyek dalam tiga tahun. Jika terealisasi, konsorsium perusahaan asal Cina akan memulai pekerjaan pada September mendatang, sehingga pada 2018 bisa terselesaikan.
Kepada pemerintah, pihak Cina menawarkan pinjaman untuk membiayai proyek tersebut dengan bunga sebesar 2 persen selama 40 tahun. Pihak Cina pun memberikan masa tenggang atau grace period selama 10 tahun untuk pengembalian utang tersebut. Menurut Andrinof, Cina tidak meminta jaminan, termasuk dari APBN, untuk mengerjakan proyek ini.
(Baca: Bappenas: Keputusan Proyek Kereta Cepat Ada di Presiden)
Akan tetapi, pemerintah masih mengkaji proposal yang ditawarkan Cina tersebut. Sebelumnya, pihak Jepang juga sudah menyelesaikan studi kelayakan proyek yang sama.
Menteri Komisi Pembangunan Nasional dan Reformasi Cina Xu Shaoshi kepada Andrinof menjamin kualitas proyek tersebut tidak akan seperti proyek-proyek infrastruktur yang dibiayai mereka sebelumnya. Beberapa proyek, terutama di sektor tenaga listrik yang dibiayai Cina diketahui berkualitas buruk.
Shaoshi saat bertemu dengan Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto mengatakan, pihaknya menawarkan pembentukan perusahaan bersama (joint venture) untuk mengelola kereta cepat tersebut. Adapun komposisi sahamnya, 60 persen dipegang konsorsium BUMN Indonesia, dan sisanya dipegang oleh pihak Cina.
Shaoshi menjanjikan, pengelolaan kereta cepat itu sudah akan memperoleh keuntungan dalam lima tahun. ?Kami ingin serius berbagi dengan Indonesia dalam mewujudkan kereta api cepat di Indonesia,? kata dia di Gedung Setkab. (Baca: Jepang Minta Dibentuk BUMN Khusus Kereta Cepat)
Pihak Jepang, melalui Japan International Cooperation Agency (JICA) sudah menyelesaikan studi kelayakan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Studi tersebut merekomendasikan pemerintah untuk membentuk badan usaha milik negara (BUMN) khusus kereta cepat. Hal ini diperlukan untuk mengejar efektivitas pembiayaan proyek tersebut. (Baca: Wika Beton Cari Mitra Garap Konstruksi Kereta Cepat)
Hasil studi JICA menyebut total investasi yang dibutuhkan dalam proyek tersebut mencapai Rp 60 triliun. Pendanaannya lebih besar dibebankan kepada BUMN, yakni sebesar 74 persen. Sisanya, pemerintah 16 persen dan swasta sebesar 10 persen.
