Wika Beton Cari Mitra Garap Konstruksi Kereta Cepat
KATADATA ? PT Wijaya Karya Beton (Persero) Tbk akan melakukan studi desain pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung. Studi ini akan mencakup struktur konstruksi, bantalan rel, desain, hingga teknologi yang dipakai dalam proyek tersebut.
?Studi desainnya kira-kira memakan waktu setahun,? kata Direktur Operasi Wijaya Karya (Wika) Beton Ferry Hendrianto di Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Kamis (23/4).
Sekarang, perseroan tengah bernegosiasi dengan mitra dalam pengerjaan studi desain dan kelayakan tersebut. Namun, Ferry belum mau menyebut mitra yang akan digandeng dalam pengerjaan studi desain tersebut. ?Sifatnya confidential, tapi prinsipnya Wika Beton telah masuk (proyek kereta cepat).?
Jika studi tersebut selesai, kemudian dilanjutkan dengan membuat Detail Engineering Design (DED) dan disusul dengan melelang kontrak konstruksi. Dia memperkirakan, pengerjaan kontruksi akan memakan waktu sekitar 2-3 tahun.
(Baca: Bappenas: Keputusan Proyek Kereta Cepat Ada di Presiden)
Keterlibatan Wika Beton dalam proyek ini tidak lepas dari ditunjuknya induk perusahaan, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk sebagai pemimpin konsorsium BUMN untuk membangun jaringan kereta cepat Jakarta-Bandung. BUMN yang terlibat dalam proyek ini antara lain PT Jasa Marga (Persero) Tbk, PT Len Industri (Persero), dan PT Perkebunan Nusantara VIII (Persero). Konsorsium BUMN tersebut akan mendapatkan pendanaan dari China Development Bank.
Ferry menambahkan, pihaknya siap bekerja sama dengan negara mana pun untuk membangun kereta cepat ini, asalkan sudah sesuai dengan keputusan final pemerintah. Dia berharap agar perusahaan lokal dapat dilibatkan agar dapat terjadi transfer teknologi setelah proyek kereta cepat tersebut rampung.
?Siapapun (partnernya) kami harus ikut tapi tergantung arahan pemerintah. Jadi tidak terpaku satu negara saja,? kata Ferry. (Baca: Jepang dan Cina Garap Studi Kelayakan Kereta Cepat)
Seperti diketahui Kementerian BUMN melalui Menteri Rini Soemarno telah menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) untuk melakukan studi kelayakan proyek ini dengan Cina. Sedangkan Jepang melalui Japan International Cooperation Agency (JICA) telah menyelesaikan studi kelayakan tahap pertama.
Dari hasil studi banding tahap pertama, JICA meminta pembentukan BUMN khusus yang menangani kereta cepat. Selain itu JICA juga meminta porsi pemerintah dalam proyek ini sebesar 16 persen. (Baca: Jokowi Tawarkan Proyek Infrastruktur ke Cina dan Jepang)
Hal ini ditolak oleh Menteri Perhubungan Ignasius Jonan yang meminta pembangunan proyek kereta cepat ini tidak boleh menggunakan sepeserpun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). ?Bahkan untuk pembebasan lahan (proyek kereta cepat) juga tidak boleh menggunakan APBN,? kata dia.
