Operator Bandara Hamburg Tertarik Kelola Bandara di Indonesia
KATADATA ? Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menyebut beberapa operator bandar udara asing berminat mengelola bandara di Indonesia. Salah satunya operator bandara Hamburg, Jerman, yang merupakan bandara tersibuk kelima di dunia, yakni Flughafen Hamburg GmbH.
Direktur Perencanaan Investasi Infrastruktur BKPM Rudy Salahuddin mengatakan rencananya investor Jerman ini akan mengelola beberapa bandara dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS).
Saat ini investor tersebut sedang melakukan berbicara dengan PT Angkasa Pura I (Persero) dan juga PT Angkasa Pura II (Persero). Pembicaraan ini untuk menyepakati bandara mana saja yang bisa dikelola dengan skema KPS.
"Untuk awalnya mereka akan masuk ke pengelolaan (bandara yang sudah ada) terlebih dahulu," kata Rudy di Hotel Grand Hyatt, Jakarta, Selasa (16/6).
Menurut dia, kehadiran operator bandara asing akan sangat membantu pengoperasian bandara di Indonesia. Terutama bagi bandara-bandara yang secara operasional masih mengalami kerugian.
Berdasarkan keterangan dari Angkasa Pura II, kata Rudy, ada beberapa bandara yang masih merugi, salah satunya bandara Pangkal Pinang. Dia berharap dengan keterlibatan swasta dalam pengelolaan, akan membuat bandara tersebut menjadi semakin baik.
Rudy berjanji pihaknya akan menfasilitasi pertemuan investor Jerman ini dengan Kementerian Perhubungan, agar rencana ini segera terealisasi. Dia juga membuka kesempatan bagi investor swasta lokal untuk menanamkan modal di sektor kebandaraan.
Angkasa Pura I menyatakan siap menjajaki kerjasama dengan investor asing atau lokal. Meski demikian, Sekretaris Perusahaan Angkasa Pura I Farid Indra Nugraha mengatakan investor yang akan masuk minimal membawa jaringan rute internasional atau modal yang memadai.
Sebelumnya Angkasa Pura I sudah menjalin pola KPS dengan investor asing. Salah satunya dengan investor India dalam pembangunan Bandara Kulonprogo. Untuk investor Jerman ini, ?kemungkinan kami arahkan ke bandara UPT seperti Labuan Bajo atau Tarakan. Tapi harus setelah persetujuan Kementerian Perhubungan," kata Farid kepada Katadata.
Farid juga meminta agar BKPM dan calon operator segera menemui Kementerian Perhubungan agar dapat menyerahkan bandara Unit Pelaksana Teknis (UPT) dapat dikelola investor swasta.
