Presiden Minta Pemda Anggarkan Dana untuk Operasi Pasar
KATADATA ? Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta pemerintah daerah bisa menganggarkan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk melakukan operasi pasar. Operasi pasar ini penting untuk menjaga harga kebutuhan pokok, terlebih saat momen tertentu seperti hari raya keagamaan.
Jokowi mengatakan banyak perusahaan distributor melakukan spekulasi dengan menahan stok barang, agar harganya naik. Padahal harga di tingkat petani sudah turun. Untuk mengatasi hal ini pemerintah daerah (Pemda) harus bisa bekerjasama dengan Bank Indonesia (BI) di daerah, Kepolisian dan Kejaksaan untuk melakukan pemeriksaan kepada setiap distributor barang.
Presiden yakin pemeriksaan rutin dan adanya tindakan tegas dari penegak hukum, akan menurunkan minat distributor menahan stok barangnya. Makanya, perlu ada operasi pasar yang dilakukan secara rutin dan Pemda harus menganggarkan dana untuk itu.
"Sesering mungkin terjun ke lapangan, ke gudang. Distribusi besar timbun atau nggak? Harus dikontrol, agar distributor besar merasa diawasi dan tidak menimbun barang dan memainkan harga," ujar Jokowi dalam pembukaan rapat koordinasi nasional (Rakornas) Tim Penanggulangan Inflasi Daerah (TPID) di Jakarta, Rabu (27/5).
Dia mengaku langkah ini pernah dilakukan saat masih menjabat sebagai Walikota Solo. Setelah melakukan pemeriksaan setiap pekan ke distributor, Jokowi menemukan permainan harga dan penyimpanan barang berlebih di gudang. Hasilnya, laju inflasi di daerah yang dia pimpin hanya 1,53 persen.
"Kalau pengecekan ada dari BI di daerah, Pemda, Kejaksaan, maka mereka (distributor) akan bepikir seribu kali untuk memainkan harga. Saya titip ke Kapolri dan Jaksa Agung agar inflasi jadi perhatian," ujar dia.
Dalam hal pengendalian harga ini, pemerintah juga akan membentuk pasar lelang untuk semua komoditas. Ini bisa mencegah tengkulak dan distributor besar menentukan harga. Dengan begitu, harga komoditas akan sesuai dengan keinginan pasar dan tidak merugikan petani. Selain itu, langkah ini juga bisa mendukung pemerataan persediaan barang di setiap daerah.
"Secara nasional mungkin cukup, tapi di setiap daerah bisa belum cukup karena informasi kurang. Maka kami ingin bangun pasar lelang di daerah. Jadi harga nggak ditentukan tengkulak dan distributor besar, tapi dari lelang," ujar dia.
Gubernur BI Agus Martowardojo juga berharap pemerintah daerah menggunakan APBD untuk melakukan operasi pasar untuk menjaga stabilitas harga. Dengan begitu, target inflasi bisa terjaga di level 4 persen plus minus 1 persen pada 2015-2017. Ada kemungkinan juga pada 2018, laju inflasi bisa mencapai 3,5 persen plus minus 1 persen.
"Gubernur, Walikota, bila menyusun APBD bisa alokasikan untuk operasi pasar. Itu akan ideal sekali. Jadi bisa stabilisasi pasar terwujud dan rakyat bisa dijauhkan dari penderitaan karena kenaikan harga," kata Agus.
