Pemerintah Andalkan Dana BUMN dan Swasta untuk Infrastruktur
KATADATA ? Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyatakan akan mengandalkan pembiayaan swasta dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dalam pendanaan infrastruktur. Pasalnya kemampuan anggaran negara tidak kuat dalam hal pembiayaan ini.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan modal dari swasta akan diprioritaskan dalam setiap proyek infrastruktur. Jika swasta tidak berminat pada suatu proyek, maka pemerintah harus mendanai proyek tersebut dengan anggaran negara. Hal ini, kata dia, sesuai arahan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Ada bantuan swasta, lalu BUMN. Kalau tidak ada yang mau, baru APBN masuk. Jadi tidak ada pengaruh dari (kemungkinan berkurangnya) anggaran," kata Basuki saat ditemui di kantornya, Jakarta, Selasa (5/5).
Peran swasta dan BUMN sangat penting dalam pembiayaan infrastruktur saat ini. Apalagi di tengah pertumbuhan ekonomi tahun ini diprediksi cukup rendah dan berimbas terhadap penerimaan negara.
Kebutuhan infrastruktur yang sudah direncanakan pemerintah sepanjang 2015-2019 sangat besar. Nilainya bisa mencapai Rp 5.000 triliun hingga Rp 6.000 triliun. Artinya, tiap tahun butuh antara Rp 1.100 triliun sampai Rp 1.200 triliun.
Tahun ini pemerintah mengalokasikan dana untuk pembangunan infrastruktur Rp 290 triliun. Kementerian PUPR mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 118,5 triliun untuk 13.773 proyek dalam APBN-P 2015. Tahun depan, kementerian mendapat pagu anggaran berkisar Rp 121 triliun.
Kekurangan anggaran untuk rencana pembangunan infrastruktur tentu sangat besar jika hanya mengandalkan anggaran negara. Makanya Basuki berupaya mencari beberapa alternatif pembiayaan lain, yakni dengan melimpahkan proyek tersebut ke BUMN.
Dia mencontohkan proyek pembangunan satu juta rumah yang menggunakan pembiayaan perbankan BUMN, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BTN). Bank ini telah menyiapkan dana sebesar Rp 10 triliun untuk mendukung program tersebut.
"Nantinya BTN akan diarahkan untuk mendukung pembangunan perumahan pemerintah," kata Basuki.
Selain itu ada juga proyek pembangunan tol Trans Sumatera yang juga mengandalkan peran BUMN. Negara memang menyuntikkan tambahan modal kepada beberapa BUMN, agar bisa berperan dalam pembangunan tol tersebut. Dengan tambahan modal tersebut, BUMN karya bisa melakukan ekspansi proyek yang nilainya jauh lebih besar dari tambahan modal yang diberikan.
Di luar pendanaan dari swasta dan BUMN, tidak menutup kemungkinan untuk mengambil pembiayaan dari pinjaman lembaga asing. Menurut Basuki, hal ini merupakan kewenangan Kementerian Keuangan, termasuk wacana pembentukan bank infrastruktur.
Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Suahasil Nazara juga mengatakan pembangunan infrastruktur tidak bisa mengandalkan pendanaan dari negara. Negara tidak akan mampu mendanai infrastruktur sepenuhnya, meski sudah mengalihkan anggaran subsidi.
Suahasil mengakui pemerintah harus mencari sumber pembiayaan lain, termasuk berutang dari negara lain (bilateral) maupun lembaga pembiayaan internasional (multilateral).
